PUPR Siapkan Masterplan Ibu Kota Baru Setelah Lokasi Ditentukan Tahun Ini
Masterplan penting dibuat agar ibu kota baru yang akan dibuat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan di antaranya berstandar internasional, cantik dan layak huni.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan masterplan atau rencana utama pengembangan ibu kota baru. Ini akan dilakukan setelah lokasinya ditentukan tahun ini.
"Tugas kami menyiapkan desain, kalau lokasinya sudah ditetapkan," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga dalam diskusi di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/5).
-
Apa yang di dorong oleh Puteri Komarudin kepada pelaku UMKM? “Kita masih punya celah yang perlu dipersempit. Makanya, kami harapkan bimbingan teknis (bimtek) ini bisa semakin mendorong pelaku UMKM beralih ke arah digital. Hal ini karena digitalisasi akan membantu pelaku UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas. Sekaligus, akan mempermudah sistem pembayarannya karena penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar),” ungkap Puteri dalam Pembukaan Bimbingan Teknis Produksi dan Kewirausahaan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, Senin (4/12).
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang menjadi bukti keakraban Puput dan Ibu mertuanya? Keakraban mereka sebelumnya terekam kamera di hari ulang tahun ibu mertua Puput. Puput tidak lupa juga memberi ucapan selamat di Instagramnya. "Selamat ulang tahun mama sayang. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati hidup mama dengan berkat sehat, panjang umur, bahagia, selalu ada suka cita dan damai sejahtera di dalam hidupnya," tulis Puput.
-
Kapan Puteri Komarudin menyampaikan ajakan nya kepada pelaku UMKM? “Kita masih punya celah yang perlu dipersempit. Makanya, kami harapkan bimbingan teknis (bimtek) ini bisa semakin mendorong pelaku UMKM beralih ke arah digital. Hal ini karena digitalisasi akan membantu pelaku UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas. Sekaligus, akan mempermudah sistem pembayarannya karena penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar),” ungkap Puteri dalam Pembukaan Bimbingan Teknis Produksi dan Kewirausahaan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, Senin (4/12).
-
Bagaimana Ibu Sujiati membantu rekan-rekannya yang terkena PHK? Ibu Sujiati tidak kehabisan akal, selain membutuhkan tambahan bahan baku, Ia juga ingin rekan-rekannya kembali mampu memberi nafkah untuk keluarganya. Ia pun memutuskan untuk bergabung menjadi nasabah PNM Mekaar untuk mendapat tambahan modal sekaligus memboyong 25 rekan-rekannya untuk menjadi anggota kelompok yang dipimpin oleh dirinya.
-
Siapa saja yang dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian ATR/BPN? Dalam kegiatan ini, dilantik tiga pejabat untuk mengisi posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat pusat. Di antaranya Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Rudi Rubijaya; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan PendaftaranTanah, Ana Anida; dan Direktur Penatagunaan Tanah pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Wartomo. Sementara, tujuh pejabat lainnya dilantik untuk mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.
Menurut dia, masterplan penting dibuat agar ibu kota baru yang akan dibuat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan di antaranya berstandar internasional, cantik dan layak huni.
Masterplan pengembangan ibu kota baru mencakup kondisi lingkungan, keterkaitannya secara regional dalam skala metropolitan serta harus memiliki 'government core' (pusat pemerintahan).
Guna mendukung ibu kota baru, Danis menyebut infrastruktur dasar seperti jalan perkotaan, drainase, energi kelistrikan, jaringan air bersih dan persampahan hingga IT dan jaringan transportasi perlu dibangun.
"Dan yang lebih khusus, karena ini ibu kota negara, nanti ada 'government core' atau pusat pemerintahan. Ini bagian dari tahap pertama, yang membutuhkan sekitar 2.000 ha dari total 40.000 ha," katanya.
Setelah menyusun masterplan untuk infrastruktur dasar, Kementerian PUPR akan membuat desain perencanaan mendetail (detail engineering design/DED) pusat pemerintahan yang meliputi gedung pemerintahan.
Setelah itu, akan dibuat lingkaran ibu kota atau Ring I yang mendukung pusat pemerintahan. Ring II kemudian akan menyusul hingga nanti berkembang menjadi metropolitan.
Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy S. Prawiradinata menjelaskan pelaksanaan pemindahan ibu kota negara dimulai dari 2019 di mana pemerintah akan menyelesaikan kajian penentuan lokasi.
Pada 2020, rencananya akan dimulai penyiapan regulasi dan kelembagaan, penyusunan masterplan kota terpilih, dan perencanaan teknis kawasan. Selanjutnya, pada 2021 penyediaan lahan, penyusunan DED kawasan dan "groundbreaking" pembangunan ibu kota baru.
Pada 2022-2024 pembangunan kawasan di mana pada tahun 2024 awal pemindahan ibu kota negara baru. "Semoga 2019 ini bisa tuntas kajiannya," ujarnya.
Baca juga:
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Hal-Hal Ini Sebelum Pindahkan Ibu Kota
Inilah Macam-Macam Gedung yang Dibangun di Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta
AP II Siap Kembangkan Bandara Palangka Raya Jika Dipilih Jokowi Jadi Ibu Kota
Jadi Pilihan Ibu Kota Baru, Ini Keunggulan dan Kelemahan Kaltim dan Kalteng
Pemerintah Siapkan Rp30,6 Triliun untuk Pemindahan Ibu Kota
Pemerintah Targetkan Ground Breaking Ibu Kota Baru di 2021