RAPBN 2016, delapan BUMN dapat PSO sebesar Rp 201,3 triliun
PT Pertamina (Persero) mendapat PSO terbesar, nilainya mencapai Rp 70,9 triliun.
Pemerintah menetapkan delapan perusahaan BUMN mendapat dana pelayanan kebutuhan publik (public service obligation atau PSO) dalam RAPBN 2016 sebesar Rp 201,3 triliun.
Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan anggaran dana PSO tahun depan lebih rendah dibandingkan tahun ini yang nilainya mencapai Rp 212,104 triliun.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Kapan Rumah BUMN BRI Yogyakarta berdiri? Rumah BUMN BRI tersebut sudah berdiri sejak 2017 dan tercatat sudah ada ribuan pelaku UMKM di wilayah tersebut yang dibina dengan berbagai pelatihan maupun pendampingan agar mampu konsisten meningkatkan kapabilitas usahanya.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
"Ada delapan perusahaan yang mendapatkan alokasi PSO pada tahun depan," ujarnya kemarin malam di Gedung DPR.
Delapan perusahaan tersebut antara lain PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 70,9 triliun, Perum Bulog Rp 20,9 triliun, PT PLN (Persero) dianggarkan Rp 50 triliun, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sekitar Rp 30,06 triliun.
Selanjutnya, Sang Hyang Seri dan Pertani (Persero) sebesar Rp 1,023 triliun, PT KAI (Persero) Rp 1,8 triliun, PT Pelni (Persero) Rp 1,7 triliun, dan Perum LBKN Antara Rp 138 miliar.
Sementara terkait penyertaan modal negara (PMN) 2015, pemerintah telah mencairkan dana senilai Rp 7,1 triliun untuk PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero). Sedangkan untuk PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PAL (Persero), dan Perum Bulog menunggu peraturan pemerintah (PP) terbit.
"Diharapkan PMN cair untuk tiga BUMN ini September, menunggu ADHI melakukan RUPSLB pada 22 September 2015, serta PAL dan Bulog tengah kami ajukan ke Dirjen Kementerian Keuangan," jelas dia.
Kemudian, PMN PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) akan ditandatangani oleh para menteri terkait kemudian diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk diterbitkan PP.
"Rencana pencairan PMN Antam diharapkan Oktober 2015," ungkapnya.
Dia mengharapkan pencairan PMN tujuh perusahaan pelat merah, termasuk PT PLN (Persero) bisa direalisasikan November 2015.
(mdk/noe)