Realisasi proyek e-KTP terganggu hambat upaya inklusi keuangan RI
Salah satu penghambat Indonesia sulit mewujudkan inklusi keuangan adalah ketersediaan data. Di mana data itu sebetulnya sangat mudah diakses melalui e-KTP. Namun, dengan terganggunya realisasi proyek e-KTP, maka pengumpulan data masyarakat jadi terganggu.
Pemerintah optimis dapat meningkatkan indeks inklusi keuangan masyarakat mencapai 75 persen di tahun 2019. Hal tersebut sesuai dengan target yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan salah satu penghambat Indonesia sulit mewujudkan inklusi keuangan adalah ketersediaan data. Darmin mengatakan data tersebut sebenarnya sangat mudah diakses melalui e-KTP.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Kenapa penghitungan kerugian ekonomi negara jadi penting dalam kasus korupsi? “Komisi III sangat mengapresiasi metode penghitungan kerugian seperti yang dilakukan Kejagung. Memang harus begini sebetulnya, karena korupsi itu tindakan yang menimbulkan kerugian berantai. Nah jadi lembaga penegak hukum lainnya bisa juga menerapkan cara yang seperti ini, biar makin kapok dan takut semua pelaku korupsi. Pengembalian kerugian negaranya pun juga jadi bisa lebih maksimal,” ujar Sahroni, Kamis (18/4).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
"Saya ingin mengingatkan data biometrik. Tentu (pembicara) yang lain silakan kaitkan dengan yang lain. Biometrik adanya di mana? di e-KTP," ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Rabu (14/2).
Darmin juga menyinggung mengenai permasalahan kasus e-KTP yang ramai dibicarakan beberapa waktu belakangan. Menurutnya, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan ketidakterhimpunan data masyarakat.
"Walaupun sudah heboh urusan e-KTP, e-KTP mengcover 97 persen penduduk. Kalau itu tidak digunakan, tidak ada mengupdate itu akan benar-benar menjadi percuma," jelasnya.
Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut menambahkan, selain ketersediaan data melalui e-KTP, pembuatan platform sederhana juga diperlukan. Di mana, nantinya platform tersebut dapat diakses ketika membutuhkan informasi layanan keuangan.
"Jangan-jangan kita butuh pengumpul, jangan-jangan kita butuh platform sederhana yang bisa di akses Masyarakat. Seperti kalau dia panen cabai, panen beras kalau dia butuh data bisa cari," tandasnya.
Baca juga:
Terkendala data, masyarakat masih enggan manfaatkan lembaga keuangan
Temui Ratu Maxima, bos OJK kenalkan dua program anyar genjot inklusi keuangan
Jokowi beberkan kunci mengembangkan inklusi keuangan di Indonesia
Layanan bayar tagihan listrik lewat GO-JEK percepat inklusi keuangan
Ini cara dan syarat bangun Bank Wakaf di pesantren