Reformasi Pajak Jadi Kunci Optimalisasi Pendapatan Negara
Pemerintah tengah berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai komponen yang memberikan kontribusi paling besar dalam pendapatan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun terus melakukan reformasi perpajakan untuk mencapai hal tersebut.
Pemerintah tengah berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai komponen yang memberikan kontribusi paling besar dalam pendapatan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun terus melakukan reformasi perpajakan untuk mencapai hal tersebut.
Anggota Pemeriksa Pajak Madya DJP, Harry Budi Artono, mengatakan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak diperlukan institut perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Bagaimana cara mengajukan keringanan PBB di Jakarta? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
"Jadi di tengah kondisi seperti ini apa yang akan dilakukan Ditjen Pajak yaitu dengan terus melakukan reformasi perpajakan," kata Harry dalam webinar Hukum Bisnis - Pajak dan Masyarakat pada Selasa (31/8).
Beberapa pilar reformasi untuk optimalisasi pajak mencakup dari sisi organisasi dengan membentuk struktur yang ideal atau best fit. Selain itu juga memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) profesional yang kompeten, kredibel dan berintegritas, serta menggunakan teknologi informasi berbasis data agar bisa memiliki sistem informasi yang reliabel dan andal.
"Selain itu juga proses bisnis yang sederhana tidak berbelit-belit dan tidak menyusahkan Wajib Pajak (WP) atau masyarakat umum lainnya. Kita juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkepastian hukum, sehingga semakin baik ke depan karena hukum harus adil dan jelas," tuturnya.
DJP juga akan memperkuat sarana dan prasarana, serta sinergi dengan pihak lain untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
DJP juga akan terus melakukan edukasi mulai dari level Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi. Edukasi dilakukan secara langsung seperti melalui penyuluhan, sosialisasi, imbauan, dan konsultasi, serta secara tidak langsung melalui media cetak, media elektronik dan media sosial.
"Ditjen Pajak menginginkan WP masa depan yang punya visi, diharapkan masyarakat sadar pajak. Jadi inklusi kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan juga diperlukan," kata Harry.
Dia menekankan bahwa pentingnya penerimaan pajak bagi keuangan negara dengan kontribusi sebesar 82,84 persen dari total pendapatan negara dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
Namun total pendapatan masih rendah daripada belanja negara. Sehingga dinilai sangat penting untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak. "Ini menggambarkan betapa pentingnya pajak bagi negara kita. Karena hasil uang pajak akan dikembalikan ke masyarakat untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur," jelasnya.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Mantan Dirjen Pajak Soroti Tax Ratio 2016-2020 Terus Menurun
Kejar Reformasi Pajak, DJP Dorong Tax Ratio Indonesia Bisa 14,4 Persen
Masukan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia untuk Pembahasan RUU KUP
Menperin Dorong Pembebasan Pajak Mobil Baru Diperpanjang
Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Generasi Muda Sadar Pajak
Keuangan Negara Tertekan, Pemerintah Pastikan Tidak Tinggal Diam