Rini Soemarno, Sang Menteri BUMN yang Dilarang ke DPR
Rini telah melakukan pelanggaran Undang-Undang terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, menteri yang kedatangannya tak diharapkan DPR. Kehadirannya tak lagi diinginkan sejak 2015, terlebih lagi oleh komisi VI sebagai mitra kerja Kementerian BUMN.
Rini dicekal DPR sehingga dilarang untuk mengunjungi gedung Parlemen. Lantas apa yang menyebabkan Rini dilarang ke DPR? Berikut ulasannya:
-
Kapan Rizki Natakusumah menjabat sebagai anggota DPR RI? Rizki telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2019, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif.
-
Bagaimana cara DPR RI memastikan kinerja BUMN yang mendapat PMN? Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI," ujarnya.
-
Apa peran Rizki Natakusumah di DPR? Setelah menikahi Beby Tsabina, Rizki Natakusumah semakin menjadi pusat perhatian publik, terutama saat melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR RI.
-
Apa yang disampaikan Retno Marsudi kepada Komisi I DPR RI? "Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak," kata Retno.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
Dinilai Lakukan Pelanggaran Undang-Undang
Rini Soemarno merupakan satu-satunya menteri yang diboikot Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemboikotan itu bukan tanpa alasan, Rini telah melakukan pelanggaran Undang-Undang terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT). Kontrak JICT kepada Hutchison Port Holdings diperpanjang PT Pelindo II pada Agustus 2014.
Keputusan Rini dinilai telah melanggar UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dia mengabaikan otoritas pemerintah, yaitu Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan, sebagai regulator di pelabuhan. Jonan menolak perpanjangan konsesi yang dipegang anak perusahaan Pelindo II, JICT, kepada perusahaan asal Hong Kong, Hutchison Port Holdings (HPH).
Dilarang Hadir Raker
DPR memutuskan untuk melarang Menteri BUMN Rini Soemarno menghadiri rapat kerja di Parlemen, termasuk dengan komisi VI sebagai mitra kerja. Pelarangan diputuskan oleh Fadli Zon yang kala itu menjabat Plt Ketua DPR sebagai turunan dari rekomendasi yang diserahkan oleh Pansus.
Menteri Rini dilarang ke DPR sejak Pansus Angket Pelindo II menyerahkan hasil rekomendasinya ke Paripurna DPR pada 23 Desember 2015. Hingga saat ini larangan tersebut belum juga dicabut. Sehingga sudah hampir 5 tahun Rini tak pernah menginjakkan kaki ke DPR.
Minta Diberhentikan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pernah beramai-ramai meminta Presiden Jokowi memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno. Hal ini menyusul dengan pelanggaran yang dilakukan Rini terkait perpanjangan kontrak JICT.
Dalam rapat paripurna kala itu, DPR menyetujui rekomendasi panitia khusus (pansus) angket tahap kedua tentang Pelindo II. Salah satu poin terkait permintaan kepada Presiden Jokowi untuk memecat Menteri Rini.
"Pansus tetap pada sikap politik yang sama, yaitu merekomendasikan kepada Presiden untuk mengambil sikap kepada Menteri BUMN. Pansus mendukung Presiden untuk berani menggunakan hak prerogatifnya sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara terhadap Menteri BUMN," kata Ketua Pansus Angket yang kala itu dijabat Rieke Diah Pitaloka.
Tanggapan Menteri Rini
Menteri BUMN Rini Soemarno menerima keputusan DPR yang telah melarangnya menginjakkan kaki ke Parlemen. Meski begitu, Rini mengaku hubungan komunikasi antara deputi-deputi Kementerian BUMN dan juga para direksi BUMN dengan Komisi VI berjalan dengan lancar.
Oleh karena itu, dia berharap bisa menjalin komunikasi dan kerjasama yang lebih baik dengan Komisi VI.
"Semoga kita bisa saling memaafkan. BUMN kan mitra DPR. Harapannya, komunikasi tetap baik," kata Rini saat open house Idul Fitri, Minggu, 25 Juni 2017, di kediamannya.
(mdk/dan)