Rudiantara belum akan blokir aplikasi taksi online
"Jadi tidak ada keputusan blokir dulu untuk saat ini."
Kementerian Komunikasi dan informasi memutuskan belum akan memblokir aplikasi Uber Taxi dan GrabCar. Sebab, pemblokiran dinilai bertentangan dengan semangat inovasi yang justru tengah digalakkan pemerintah.
"Jadi tidak ada keputusan blokir dulu untuk saat ini, kalau hari ini dari sisi teknologi itu netral," kata Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara saat ditemui di gedung Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), di Jakarta, Selasa (15/3).
-
Apa yang diproyeksikan oleh Menkominfo terkait AI di Indonesia? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengatakan Artificial Intelligence (AI) memiliki peran besar dalam mengubah lanskap industri telekomunikasi. Kata dia, pada 2030 mendatang, diproyeksikan kontribusi AI terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global mencapai USD 3 triliun.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Siapa yang menggunakan layanan transportasi online di Indonesia? Berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022, layanan transportasi online digunakan oleh 80 persen populasi Indonesia.
-
Bagaimana perubahan di industri otomotif Indonesia pada era Jokowi? Terjadi perubahan besar dalam kepemilikan usaha di industri otomotif Indonesia. Variabelnya banyak.Menariknya, merek otomotif China mulai masuk pada 2017 lewat Wuling dan DFSK. Disusul Hyundai (Korea) pada 2021.Yang terbaru, merek China kembali masuk pada 2022-2023: Chery, Neta, Great Wall Motor (GWM), dan lain-lain. Varialebel utama antara lain krisis moneter 1998, krisis industri keuangan 2008, dan sebagainya. Variabel ini cukup mengubah potret raja otomotif Indonesia di era Jokowi:Dari pengusaha ke kelompok usaha (konglomerasi).
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Mengapa transportasi darat menjadi begitu penting di Indonesia? Transportasi darat memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya.
Kendati demikian, dia mengaku bakal segera mengajak perusahaan penyedia jasa aplikasi beserta instansi pemerintah untuk mencari jalan tengah.
"Hari ini saya bertemu dengan grab car dan uber. Saya berharap selain Kementerian Perhubungan juga undang Dinas Perhubungan Jakarta."
Seperti diketahui, usulan pemblokiran aplikasi pemesanan transportasi online itu datang dari Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Ini lantaran angkutan digunakan adalah kendaraan roda empat dengan pelat hitam atau mobil sewaan.
Di sisi lain, status pengelola sebagai perusahaan angkutan resmi belum jelas.
Terkait itu, Rudi mengakui bisnis berbasis internet belum memiliki regulasi yang tegas. Untuk itu, dia mendorong penerbitan regulasi ketimbang melakukan pemblokiran.
"Begini, justru kami mendorong yang namanya inovatif dan kreatifitas, jadi regulasi itu yang dibutuhkan, apalagi untuk konteks digital ekonomi adalah light touch regulation nggak heavy regulated," katanya.
"Jadi, saya lebih senang kepada safe regulated dari industri, contoh adalah untuk Startup tidak perlu minta izin kepada kominfo."
Kendati demikian, dia mengusulkan ada akreditasi untuk pelaku startup. Mengingat, bisnis yang akan dijalankan nantinya berhubungan dengan masyarakat.
"Saya sedang bicara dengan teman-teman industri, itu harus ada akreditasi, karena yang paling mengetahui bisnis proses di lapangan adalah yang membuat aplikasi atau industri yang lebih mengetahui."
Baca juga:
Ahok minta taksi online bayar pajak dan ditempeli stiker
Selain Indonesia, taksi online juga bermasalah di banyak negara
Taksi online bikin kompetisi tak adil, pemerintah harus buat aturan
Sopir teriak 'dicekik' angkutan online karena diizinkan Jokowi
5 Fakta di balik rencana pemblokiran Uber dan Grab Car