Rumah murah untuk PNS, Kementerian Pariwisata gandeng BTN
Pegawai bisa mendapatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau subsidi bunga kredit rumah.
Kementerian Pariwisata menggandeng Bank Tabungan Negara guna merealisasikan pembangunan rumah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini bagian dari proyek sejuta rumah murah andalan Presiden Joko Widodo.
Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan pembangunan rumah sebagai salah satu wujud harkat dan martabat bangsa akan menjadi prioritas nasional. Di sisi lain, masyarakat berpenghasilan rendah masih kesulitan memiliki rumah lantaran penghasilan pokok tak memadai.
-
Bagaimana kondisi rumah masa kecil Presiden Jokowi saat ini? Rumah itu benar-benar terjaga keasliannya. Tak bisa dipungkiri beberapa bagian kayu sudah tampak keropos dan mengalami sedikit renovasi. Namun hal itu tak menghilangkan kesan klasik dari bangunan tersebut.
-
Apa yang membuat rumah masa kecil Presiden Jokowi spesial? Bangunan joglo yang ditempati menjadi spesial karena sejarah yang terukir di sana.
-
Siapa pemilik asli rumah masa kecil Presiden Jokowi? Rumah sederhana itu milik Wiroredjo dan Sani, yang tak lain merupakan kakek dan nenek Presiden Jokowi.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Dimana letak rumah masa kecil Presiden Jokowi? Presiden Joko Widodo menghabiskan masa kecilnya di beberapa rumah yang ia tempati bersama keluarganya. Salah satunya rumah masa kecilnya yang berada di Dusun Gumukrejo, Desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Boyolali.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Dengan terpenuhinya kebutuhan rumah yang akan menjadi aset penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah, di antaranya PNS, program ini akan menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan rakyat," ujarnya saat penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Direktur Utama BTN Maryono terkait pembiayaan perumahan PNS, Jakarta, Senin (29/6).
Menurutnya, kerja sama itu membuat pegawai Kementerian Pariwisata bisa mendapatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau subsidi bunga kredit rumah.
"Karena masih besarnya jumlah PNS yang belum memiliki rumah sendiri," terangnya.
Maryono mengatakan, pegawai pemerintah bergaji maksimal Rp 4 juta per bulan berhak mendapatkan subsidi kredit rumah tapak. Sedangkan, aparat bergaji maksimal Rp 7 juta per bulan berhak mendapatkan subsidi kredit rumah susun.
"Kalau kredit pemilikan rumah non-subsidi lebih fleksibel."
Sekedar informasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang menyatakan, untuk memenuhi kebutuhan rumah dan menghilangkan kekumuhan kota, diperlukan pembangunan hunian sebanyak 1,2 juta unit per tahun.
(mdk/yud)