Sah! DPR Setujui RUU P2SK Jadi UU
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) untuk menjadi Undang-Undang P2SK. Hal itu diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, Kamis (15/12).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) untuk menjadi Undang-Undang P2SK. Hal itu diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, Kamis (15/12).
"Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk disahkan menjadi Undang-undang? Setuju," kata Ketua DPR RI Puan Maharani sambil mengetuk palu.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa yang istimewa dari Gedung De Javasche Bank di Kota Tua Surabaya? Gedung ini menyimpan banyak sejarah perbankan di Indonesia.
-
Kapan kinerja industri perbankan Indonesia terjaga stabil? Di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan gejolak geopolitik global, kinerja industri perbankan Indonesia per Juni 2024 terjaga stabil," jelas Mahendra Siregar dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (2/8).
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Di mana Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat digelar? Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan, OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bank Indonesia dan 14 Lembaga Jasa Keuangan menggelar Pasar Keuangan Rakyat (PKR) yang dilaksanakan pada 27-29 Oktober 2023 di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
Sebelumnya, dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi sekaligus ketua Panja Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit menyampaikan laporan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani terkait Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU P2SK.
Dolfie menyampaikan, bahwa penyusunan RUU P2SK telah dimulai sejak penyampaian kebalik sebagai usulan ru prioritas komisi XI pada tanggal 28 September 2021, sesuai dengan keputusan Rapat Bamus tanggal 2022 maka RUU P2SK dibahas oleh komisi XI DPR RI.
"Komisi XI DPR RI menindaklanjuti dengan rapat kerja bersama Wakil pemerintah pada tanggal 10 November 2022 untuk membentuk panja RUU P2SK dalam melaksanakan pembahasan RUU," ujar Dolfie.
Kemudian, Panja RUU P2SK melaksanakan pembahasan perumusan dan sinkronisasi. Dalam rapat kerja komisi XI bersama pemerintah pada tanggal 8 Desember 2022 disepakati oleh seluruh fraksi yaitu fraksi PDI perjuangan, fraksi partai Golkar, fraksi partai Gerindra, fraksi partai Nasdem, fraksi PKB, fraksi partai Demokrat, fraksi PPP dan fraksi PKS yang menerima dengan catatan menyetujui RUU P2SK untuk dilanjutkan kepada tahap pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI hingga dapat ditetapkan sebagai undang-undang.
Fraksi partai demokrasi Indonesia perjuangan menilai RUU P2SK sangat diperlukan sebagai instrumen kebijakan yang mampu memperbaiki kondisi sektor keuangan yang dalam inovatif efisien inklusif dan dapat dipercaya tetap kuat dan stabil.
Fraksi partai golongan karya RUU P2SK sebagai upaya untuk mewujudkan sektor keuangan yang berfokus pada upaya peningkatan efisiensi inklusi, dan kepercayaan pasar sektor keuangan dalam rangka meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang lebih sejahtera maju dan bermartabat.
Fraksi partai Gerindra berpandangan pendukung penuh RUU P2SK dan diharapkan mampu menjawab segala permasalahan dalam sektor keuangan, terutama dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta meningkatkan akses pembiayaan terhadap UMKM.
Fraksi partai Nasdem menilai RUU P2SK merupakan jawaban dari berbagai permasalahan dan kelemahan dalam sektor keuangan di Indonesia, serta mampu mendukung pembangunan sistem keuangan yang inklusif dan memberi kontribusi positif terhadap perekonomian.
Fraksi partai kebangkitan bangsa menilai kehadiran RUU P2SK sangat penting dalam rangka mengatur medinamisasi, dan mengembangkan industri jasa keuangan yang terus berkembang dengan pesat.
Fraksi partai Demokrat menilai RUU P2SK harus menjadi instrumen untuk mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan di sektor keuangan. RUU P2SK dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi setiap pelaku usaha sektor keuangan.
Fraksi partai keadilan sejahtera penilai RUU P2SK merupakan satu langkah penting untuk mendukung peningkatan peranan sektor keuangan, di dalam perekonomian dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di sektor keuangan.
Adapun catatan dari fraksi PKS antara lain penambahan tugas LPS sebagai lembaga penjamin polis tidak boleh mengganggu program penjaminan simpanan yang telah ada, pentingnya peranan presiden untuk menjaga kesetaraan regulator dalam forum KSSK pentingnya peran DSN MUI sebagai institusi penentu ataupun keuangan syariah.
Fraksi partai amanat nasional berpandangan mengapresiasi hadirnya RUU P2SK dengan harapan sektor keuangan dapat berfungsi lebih baik, serta punya daya tahan terhadap guncangan internal maupun eksternal.
Fraksi partai persatuan Pembangunan bernilai kehadiran RUU P2SK sangat penting utamanya dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mengedepankan prinsip perlindungan kepada masyarakat.
"Sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan DPR RI tentang tata tertib rapat kerja komisi XI bersama pemerintah, memutuskan menyetujui hasil pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang RUU P2SK untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui dan ditetapkan sebagai undang-undang," ungkap Dolfie.
RUU P2SK dibentuk secara omnibus law yang terdiri dari 27 bab dan 341 pasal ruang lingkup RUU P2 SK. Pertama, ruang lingkup kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan memuat penguatan koordinasi komite stabilitas sistem keuangan agar terciptanya pengambilan keputusan yang lebih efektif, penguatan mandat Bank Indonesia OJK dan LPS.
Kedua, ruang lingkup pengembangan dan penguatan industri sektor keuangan memuat hal-hal sebagai berikut mempercepat proses konsolidasi perbankan, memperkuat pengaturan bank digital, memperkuat peran BPR BPRS, memperluas cakupan kegiatan usaha perbankan, memperkuat tandarisasi pengaturan dan pengawasan instrumen keuangan, memperkuat market conduct membentuk program penjaminan polis.
Lalu, mengatur usaha jasa bullion mengatur penerimaan devisa hasil ekspor oleh LPEI, menata ulang dan memperkuat pengawasan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, meningkatkan pengaturan pengawasan terhadap konglomerasi keuangan, memperkuat koordinasi pengaturan dan pengawasan ITSK, memasukkan aset kripto sebagai salah satu ruang lingkup yang menjadi ranah pengawasan dari OJK.
Ketiga, ruang lingkup literasi keuangan inklusi keuangan dan perlindungan konsumen, memuat peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan melalui koordinasi dan sinergi antar lembaga sektor keuangan serta mewajibkan pelaku usaha sektor keuangan juga terlibat dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Keempat, ruang lingkup akses pembiayaan UMKM memuat substansi mempermudah akses pembiayaan UMKM, mengatur mengenai hapus tagih kredit UMKM. Kelima, ruang lingkup reformasi penegakan hukum sektor keuangan memuat substansi harmonisasi upaya penegakan hukum, mengedepankan prinsip restoran aktif justice.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)