Sambangi Hong Kong, Kemenkeu dan OJK ajak WNI ikut Tax Amnesty
OJK meyakinkan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan emerging markets sekitarnya.
Kementerian Keuangan yang diwakili Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Robert Pakpahan dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo mengajak Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Hong Kong dan sekitarnya untuk turut serta dalam program Amnesti Pajak. Imbauan ini disampaikan pada acara Indonesia Business Outlook di Ballroom InterContinental Hong Kong yang diselenggarakan oleh Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D. Hadad optimistis ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan emerging markets sekitarnya. Muliaman menjelaskan bahwa industri keuangan di Indonesia sangat siap sebagai gateway program amnesti pajak.
"Industri keuangan nasional bisa menjadi partner pengusaha untuk memanfaatkan peluang investasi yang ada di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (22/8).
Dalam acara yang dihadiri oleh kurang lebih 150 pengusaha Indonesia di Hong Kong, Guang Zhou dan Macau, Ketua Himbara Asmawi Syam juga menyampaikan dukungan penuh Himbara untuk menyukseskan program Amnesti Pajak yang sedang berlangsung dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Repubik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia, Soegeng Rahardjo mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan amnesti pajak dengan sebaik-baiknya dan ikut berperan serta dalam membangun Indonesia yang kokoh, sejahtera, bermartabat dan berkeadilan.
Sebagai bentuk dukungan KBRI dan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di Hong Kong dan sekitarnya untuk memanfaatkan Amnesti Pajak, Konsulat Jenderal RI di Hong Kong membuka layanan amnesti pajak yang meliputi layanan e-registration untuk memperoleh NPWP, e-filing untuk pelaporan SPT Tahunan PPh, dan penerimaan surat pernyataan dan konsultasi Amnesti Pajak.
"Di samping layanan tersebut, Konsulat Jenderal juga membuka layanan konsultasi melalui telepon di nomor +852 5790 8096 dan +852 5790 8206," tuturnya.
Baca juga:
Wagub Djarot minta pemilik motor gede bayar pajak
Bank Sinarmas ajak nasabah manfaatkan pengampunan pajak
Kadin nilai target Rp 165 T dana amnesti pajak terlalu tinggi
'Target Tax Amnesty besar banget,itu duit semua tak ada campur daun'
Hingga Agustus 2016, realisasi dana tax amnesty capai Rp 36,8 T
Pesan Sri Mulyani buat rakyat punya tabungan tapi belum lapor SPT
2018, Singapura buka data pajak di negaranya
-
Kenapa OJK serius dalam upaya mencegah korupsi? “Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,” kata Sophia.
-
Kenapa OJK mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan keuangan? Masyarakat Indonesia diimbau agar selalu waspada terhadap modus penipuan layanan di sektor jasa keuangan. Pasalnya sudah terjadi penipuan yang merugikan banyak korban.
-
Apa yang terjadi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di OKU Timur? Jumlah penurunan tingkat pengangguran itu berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik. Di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur Lanosin M.T. dan Adi Nugraha Purna Yudha Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten OKU Timur mengalami tren penurunan.
-
Kapan OJK berencana mencabut moratorium perizinan pinjol baru? Sesuai Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028, OJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjaman online (pinjol) baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM pada tahun 2024.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.