Sambangi KPK, Menhub Budi minta pendampingan di proyek-proyek besar
Hari ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan pendampingan dalam proyek infrastruktur. Sebab, saat ini Kementerian Perhubungan sedang mengerjakan proyek strategis yang mengeluarkan dana yang besar.
Hari ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan pendampingan dalam proyek infrastruktur. Sebab, saat ini Kementerian Perhubungan sedang mengerjakan proyek strategis yang mengeluarkan dana yang besar.
"Kami minta waktu untuk konsultasi kita tahu bahwa dalam menyelenggarakan pemerintah butuh ada pengetahuan untuk pendampingan baik teknis maupun komunikasi, oleh karenanya pagi ini sekjen dan irjen bertemu ketua KPK didampingi beberapa deputi. Kita berkeinginan pendampingan BPK," ujar Menteri Budi di gedung KPK, Senin (13/3).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana Kementan membantu daerah kering parah? Berikutnya, kata Mentan, pemerintah juga terus melakukan intervensi terhadap zona merah atau wilayah kering parah agar segera memompa sumber air yang masih tersedia. Pemda juga diharapkan segera menggulirkan Brigade Alsintan dalam mempercepat produksi melalui skema pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Karena Kemenhub dapat amanah untuk laksanakan proyek staretgsi nasional di Surabaya, Palembang, Kalimantan, Sulawesi dan beberapa kota lain. Ada yang sudah berjalan, ada yang akan dan mungkin akan kita jalankan," sambungnya.
Lebih lanjut, Budi menegaskan pendampingan ini terkait kasus OTT beberapa lalu yang terjadi di Kemenhub. Hal ini sebagai salah satu pencegahan terjadinya tindak korupsi di Kemenhub.
"Berkenaan pendampingan, kita minta pendampingan, pasca OTT, agar proses OTT itu diberikan pendampingan agar moral lebih baik," kata Budi.
Budi menambahkan saat ini Kemenhub juga sedang mengerjakan beberapa proyek termasuk LRT. Proyek ini sudah berjalan dan untuk mengawasi adanya penyelewengan dana.
"Ada proyek-proyek, dua LRT ada di Palembang dan Jabodebek ini melalui Perpres sudah dikontraktornya, dan sudah berjalan tapi proses situ memang harus didampingi. Oleh karenanya kita minta saran pendampingan dan pencegahan. Kita minta BPK untuk mengaudit, kita nantinya lapor KPK," tuturnya.
Untuk itu, Budi berharap dengan adanya sinergi ini KPK dapat mengawasi proyek-proyek besar di Kemenhub. "Melalui mekanisme yang ada, kita lakukan evaluasi dan awasi proyek-proyek ini agar berjalan baik dan hindarkan dari yang tidak diinginkan," pungkasnya.
Baca juga:
Masih ada kendala lahan, kereta bandara tetap beroperasi Juli 2017
Pemerintah masih kaji proyek kereta tabung cepat Hyperloop
Akhir pekan, Rini & Budi jalan-jalan pantau MRT dan kereta bandara
Ini solusi Bappenas kejar ketertinggalan infrastruktur RI
Pemerintah cari investor kembangkan peternakan di LP Nusa Kambangan
Bappenas: Infrastruktur RI kalah dibanding kota menengah di China
Dilengkapi eskalator, JPO di Stasiun Tanah Abang mulai beroperasi