Sarjana NU: Pemerintah tak serius kelola energi
ISNU tetap mendukung BBM dinaikkan, namun harus berpihak pada kepentingan petani dan nelayan.
Pemerintah dinilai hanya mengumbar wacana soal pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM), namun miskin implementasi. Sederet opsi mulai dari pengendalian kuota, konversi Bahan Bakar Gas (BBG), hinga muncul ide dua harga telah dilemparkan ke publik. Namun, hingga saat ini semua opsi itu tidak satupun yang dijalankan.
Alhasil organisasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) menuding pemerintah terlalu fokus pada utak-atik subsidi BBM di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi tak pernah serius menggarap pemenuhan energi nasional.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? “Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
"Ini terjadi karena kemiskinan paradigma pemerintah yang hanya menghubungkan persoalan BBM dengan APBN, tetapi tidak secara utuh mengerjakan energi berdasarkan road map yang telah dibuatnya sendiri," ujar Ketua Umum Pengurus Pusat ISNU Ali Masykur Musa dalam Diskusi Panel Ahli ISNU II di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (14/5).
Menurut Ali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya harus memikul beban berat lantaran realisasi subsidi BBM selalu melampui batas. Dia memperkirakan hingga akhir tahun realisasi subsidi energi bisa menembus Rp 320 triliun atau 19 persen dari APBN yang sebesar Rp 1.683 triliun.
Karena itu, ISNU sebetulnya mendukung harga BBM dinaikkan, namun secara bertahap. Subsidi untuk kendaraan bermotor dikurangi, tetapi tidak boleh dilepas harga pasar dan harus lebih memperhatikan petani dan nelayan.
"Kuota BBM untuk petani dan nelayan ditambah, dengan membangun tambahan jumlah SPBU di sekitar pesisir dengan pola distribusi tertutup," papar Ali.
Besaran subsidi BBM dari pantauan ISNU saat ini sudah sembilan kali lipat dari pos anggaran subsidi pertanian 2013 sebesar Rp 33,2 triliun. BBM bersubsidi terdiri dari 60 persen untuk jenis premium, 34 persen solar, dan 6 persen untuk minyak tanah.
Sebagian besar BBM bersubsidi dibakar untuk moda transportasi darat sebesar 89 persen, rumah tangga sebesar 6 persen, perikanan 3 persen, transportasi air 1 persen dan usaha kecil 1 persen. Dari sebaran konsumsi, terlihat subsidi memang salah alamat karena mobil pribadi jadi yang paling banyak membeli premium.
"Konsumsi premium 53 persen diserap oleh mobil pribadi, 40 persen oleh motor, 4 persen oleh kendaraan usaha dan hanya 3 persen oleh angkutan umum," bebernya.
Kemudian bahan bakar jenis solar 43 persennya dikonsumsi mobil barang, 40 persen bus, 16 mobil pribadi dan 1 persen kendaraan umum. Dari segi wilayah, lanjut Ali, Jawa-Bali memiliki porsi yang paling besar untuk penggua BBM bersubsidi yakni 59 persen, 22 persen wilayah Sumatera, 7 persen Kalimantan, 2 persen di NTT dan NTB, sisanya sebanyak 10 persen di Kawasan Barat dan Timur Indonesia.
(mdk/noe)