Sebut banyak lapangan pekerjaan, pemerintah dinilai pepesan kosong
"Sampai detik ini pemerintah masih bersikukuh data PHK tidak terbukti," ujar Hilman.
Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri mengatakan saat ini pemerintah masih memiliki 184.000 lapangan pekerjaan, dimana dari jumlah tersebut baru terealisasi sebesar 21.000 pekerja. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di beberapa perusahaan besar.
Menanggapi hal tersebut, Pemimpin Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta, Hilman Firmansyah mengatakan pemerintah hanya memberi 'pepesan kosong' kepada masyarakat.
-
Apa yang menjadi beban kerja para buruh di perkebunan karet Aceh Timur? Mereka bisa bekerja lebih dari 12 jam dan sangat memberatkan fisik para buruh. Mereka biasanya menyadap getah selama 5 jam, mengurus pohon karet muda selama 3 jam, dan mengolah lateks menjadi bahan karet yang memakan waktu 5 jam.
-
Apa saja contoh kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Malaysia? Dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, Malaysia merupakan partner perdagangan terbesar kedua Indonesia, dengan jumlah investasi ke-5 di tahun 2022 di ASEAN.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama penerbitan Kartu Kredit Indonesia? PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) menandatangani kerja sama penerbitan kartu kredit pemerintah domestik (KKPD) atau yang saat ini disebut dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah.
-
Siapa yang dikabarkan sebagai calon Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Siapa saja yang terlibat dalam RUU Kerja Sama Pertahanan ini? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
"Sampai detik ini pemerintah masih bersikukuh data PHK tidak terbukti," ujar Hilman di Jakarta, Minggu (14/2).
Lebih lanjut, Hilman menegaskan maraknya PHK yang terjadi bukan karena buruh menuntut kenaikan gaji, melainkan karena daya beli masyarakat yang berkurang.
"Ya anda bisa bayangkan kami bersama (Presiden KSPI) Said Iqbal langsung datang ke pabrik Toshiba di Cikarang, direkturnya sendiri bilang kalau mereka hengkang dan mem-PHK pekerjanya bukan karena permintaan upah yang tinggi melainkan karena daya beli masyarakat yang rendah," jelas dia.
Selain itu, kata dia, kenaikan kebijakan upah yang hanya sebesar 15 persen dinilai menjadi biang keladi penurunan daya beli masyarakat tersebut.
"Anda bisa bayangkan untuk kebijakan UMP kemarin yang hanya naik 15-20 persen tidak bisa menutupi kebutuhan buruh. Perusahaan Jepang yang berbasis elektronik yang kemarin PHK sebagian besar karyawan karena tidak ada daya beli masyarakat. Mereka memproduksi tidak ada daya beli," pungkas dia.
(mdk/sau)