Selain KPR, BTN juga bakal jadi pengelola dana di Kemenhub
BTN bakal memiliki kantor di dalam Kementerian Perhubungan.
PT Bank Tabungan Negara Tbk bakal mengelola seluruh dana di Kementerian Perhubungan termasuk gaji dan operasional kementerian tersebut. Selain itu, BTN bakal memiliki kantor di dalam Kementerian Perhubungan.
Hal itu diungkapkan atas penandatanganan kerja sama antara Direktur Utama BTN Maryono dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pehubungan Sugihardjo di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (21/3).
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Apa isi dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kementerian ATR/BPN dan Kementerian KKP? Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Program Kelautan dan Perikanan serta Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
"Kerjasama BTN dengan Kemenhub lebih dimaksudkan untuk pengelolaan dana lembaga, dimana dalam kerjasama ini nantinya Bank BTN akan mengelola dana Kemenhub dengan pemanfaatan sebesar-besarnya untuk keperluan Kemenhub," ujar Maryono.
Adapun ruang lingkup kerjasama mencakup antara lain pengelolaan seluruh aktivitas kegiatan operasional keuangan Kemenhub, fasilitas kredit atau pembiayaan dan tabungan karyawan di lingkungan Kemenhub, pembukaan outlet dan ATM di lingkungan Kemenhub, pemanfaatan jasa dan layanan perbankan di lingkungan Kemenhub beserta mitra, dukungan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kemenhub serta jasa dan layanan perbankan lainnya yang dibutuhkan.
Maryono menjelaskan kerja sama ini merupakan realisasi dari rencana yang sudah cukup lama menjadi perhatian Bank BTN. Banyak lini bisnis yang menjadi fokus Kemenhub terkait dengan bisnis Bank BTN. Salah satunya, penyediaan moda angkutan darat, laut dan udara termasuk upaya perbaikan fasilitas.
Kami ingin ikut berperan dalam hal ini agar bagaimana upaya Kemenhub dalam mengembangkan bisnis sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal," tgeas dia.
Sementara untuk KPR, Maryono menambahkan Bank BTN terbuka untuk memberikan dukungan pembiayaan perumahan bagi pegawai di lingkungan Kemenhub. Menurut dia, fasiitas pembiayaan KPR bagi pegawai terbuka untuk dapat diberikan dengan pola kerja sama yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
"Apalagi pembiayaan perumahan memang menjadi kompetensi bisnis Bank BTN. Ini merupakan awal yang kami harapkan dapat dikembangkan dengan pola kerjasama lainnya secara sinergi dan menguntungkan bagi kedua belah pihak," pungkas dia.
Seperti diketahui, dalam anggaran 2016, Kemenhub mengelola dana lebih dari Rp 48 triliun.
(mdk/sau)