Seluruh kantor pajak akan jadi wilayah bebas korupsi
Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I melakukan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Pencanangan tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat dan wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan I.
Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I melakukan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Pencanangan tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat dan wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan I.
Kepala Kantor Wilayah KPP Madya Jakarta Selatan I, Sakli Anggoro mengatakan pencanangan tersebut untuk mengingatkan kembali seluruh jajarannya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selain itu, pencanangan ini juga sebagai upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jaksel dalam kasus korupsi timah? Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi ini? Untuk kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan guna kepentingan penyidik KPK. Sementara untuk satu tersangka lain yakni Direktur PT KIM, Karunia diharapkan agar kooperatif dalam pemanggilan penyidik KPK.
"Kita menerapkan zona integritas yaitu bebas korupsi. Harapannya kita ingin pemerintahan kita bersih, berwibawa, khususnya di pajak lebih baik, kita ingin menjadi yang terbaik," ujar Sakli saat ditemui di Aula Gedung KPP Madya Jakarta Selatan I, Jakarta, Senin (5/3).
Sakli mengatakan, program yang sama juga dilakukan di Kanwil DJP seluruh Indonesia. "Ini semua serentak, semua Kanwil, kita di sini dilakukan bersama-sama, mungkin yang lain juga sudah. Paling tidak SDM yang diutamakan, dan juga sistem kita. Kita buat sistem kita saling dicek, sehingga kalau ada sesuatu bisa tahu," jelasnya.
Dalam menciptakan institusi bebas korupsi, pihaknya juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kita juga sering mengundang KPK, memperingati hari korupsi. Cuma saya bilang diusahakan DJP lebih baik, sehingga meminimalkan sesuatu yang tidak diinginkan," jelasnya.
Lebih jauh Sakli menambahkan, kinerja perpajakan di Kanwil DJP Jaksel I cukup menggembirakan dalam beberapa tahun belakangan. Hal tersebut terbukti dengan semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak (WP) di daerah tersebut. Tahun 2017 tingkat kepatuhan pajak di daerah tersebut mencapai 80 persen dari total 1 juta wajib pajak.
"Di KPP Madya Jaksel I jumlah WP tidak banyak, tapi secara nasional kali saja dengan yang terdaftar 1 juta. Kita kan wilayahnya juga kecil, berarti 80 persen dari 1 juta untuk kepatuhan itu. (Jumlah saat ini) belum ada data pasti karena ini masih awal, masih baru bertambah terus setiap hari," jelasnya.
Sakli tidak menutup kemungkinan, pembayaran pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) akan kembali menumpuk di akhir tahun seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
"Itu sudah biasa, kelaziman kita kan selalu menunggu akhir, selalu menunggu, orang Indonesia kan kalau sudah mepet baru. Tapi dengan cara e-filing kan sudah bisa, kita bantu sosialisasi juga, sehingga diharapkan pada hari itu juga laporkan SPT."
(mdk/did)