Semester I, BI ubah GWM rata-rata dua minggu menjadi 2 persen
Asisten Gubernur Kepala Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Dodi Budi Waluyo, mengatakan keputusan tersebut untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan mendukung fleksibilitas manajemen likuiditas perbankan. Dengan pelonggaran tersebut, perbankan diperkirakan memiliki likuiditas tambahan Rp 20 triliun.
Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk melonggarkan ketentuan batas pencadangan kas bank umum dan bank syariah yang disimpan di bank sentral (Giro Wajib Minimum). Pelonggaran tersebut dalam rangka mempercepat pendalaman pasar keuangan Bank Indonesia.
Asisten Gubernur Kepala Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Dodi Budi Waluyo, mengatakan keputusan tersebut juga untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan mendukung fleksibilitas manajemen likuiditas perbankan.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kapan kinerja industri perbankan Indonesia terjaga stabil? Di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan gejolak geopolitik global, kinerja industri perbankan Indonesia per Juni 2024 terjaga stabil," jelas Mahendra Siregar dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (2/8).
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
Pelonggaran GWM dilakukan dengan menurunkan GWM harian yang wajib dipenuhi bank dan menaikkan GWM rata-rata dua minggu yang harus dipenuhi bank, tanpa mengubah total GWM yang harus dicadangkan bank dari total simpanannya.
"Dari total GWM rupiah bank umum konvensional sebesar 6,5 persen dari dana pihak ketiga (DPK), porsi GWM rata-rata dilonggarkan dari 1,5 persen menjadi 2 persen dari DPK," ujar Dody di Gedung BI, Jakarta, Kamis (18/1).
Dodi mengatakan, dengan pelonggaran tersebut, perbankan diperkirakan akan memiliki likuiditas tambahan sebesar Rp 20 triliun. Manfaat lain pelonggaran ini adalah dana yang dikelola perbankan bisa ditempatkan pada surat berharga yang ada di pasar keuangan.
Sementara itu, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan, aturan ini baru akan berlaku efektif pada semester II tahun ini. Sebab, ketentuannya tersebut perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada pelaku industri perbankan.
"Untuk bank umum konvensional berlaku 16 Juli 2018 dan untuk bank syariah berlaku 1 Oktober 2018," jelasnya.
Sebelumnya, tahun lalu, BI menerapkan GWM primer averaging. Dimana, bank tidak harus menyetor GWM sebesar 6,5 persen setiap hari.
Tapi cukup dipenuhi secara rata-rata dalam dua minggu. "GWM harian tetap dipenuhi bisa sebesar lima persen. Sisanya, sebesar 1,5 persen bisa dipenuhi dalam dua minggu. Dengan begitu, Sehingga, setoran GWM tetap sesuai aturan, sebesar 6,5 persen."
Kewajiban GWM rata-rata dikecualikan untuk bank yang mendapatkan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dari Bank Indonesia.
Sebelum penerapan GWM rata-rata, bank diwajibkan menyetor GWM primer ke Bank Indonesia setiap hari. Besarannya 6,5 persen dari total Dana Pihak Ketiga.
Ketentuan ini tentu saja menyulitkan bank-bank minim likuiditas. Sebab, untuk memenuhi kewajiban GWM primer, mereka terpaksa meminjam dana di Pasar Uang AntarBank (PUAB). Semakin banyak yang membutuhkan pinjaman, itu akan mendorong volatilitas suku bunga di pasar uang.
Baca juga:
Hingga minggu ke-2 Januari, BI catat tingkat inflasi didorong oleh beras
2018, BI prediksi DPK dan kredit tumbuh hingga 11 persen & 12 persen
Penyedia layanan transaksi menggunakan QR code wajib baca ketentuan BI ini
Januari 2018, BI pertahankan suku bunga acuan di 4,25 persen
Begini cara BI genjot ekonomi daerah hadapi konstelasi ekonomi global
BI catat harga komoditas turut pengaruhi kinerja KPR perbankan
BI catat utang asing November Rp 4.629 T dengan rasio 34 persen dari PDB