Semester I, Realisasi Anggaran DAU/DBH untuk Tangani Covid-19 Baru Rp4,2 T
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran earmarking Dana Alokasi Khusus/Dana Bagi Hasil untuk penanganan Covid-19 baru terealisasi Rp4,2 triliun hingga semester I-2021. Angka ini baru sekitar 11,9 persen dari total anggaran earmarking sebesar Rp35,1 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran earmarking Dana Alokasi Khusus/Dana Bagi Hasil untuk penanganan Covid-19 baru terealisasi Rp4,2 triliun hingga semester I-2021. Angka ini baru sekitar 11,9 persen dari total anggaran earmarking sebesar Rp35,1 triliun.
Untuk diketahui, anggaran earmarking DAU/DBH ini dibagi menjadi lima pos prioritas. Di mana masing-masing pos dialokasikan dengan jumlah anggaran berbeda-beda.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kenapa Nicke Widyawati dinilai menginspirasi dalam membangun Kemandirian Ekonomi Nasional? Dewan Juri menilai Nicke Widyawati yang merupakan 100 wanita berpengaruh di dunia versi Majalah FORBES dinilai menginspirasi dalam upaya mewujudkan kemandirian nasional, karena telah membawa spirit “Bring The Barrel Home” atau membawa hasil produksi migas dari luar negeri untuk diolah di kilang Pertamina untuk mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Apa yang diutamakan oleh MUI dalam pengelolaan kekayaan negara? Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat Menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud berbicara mengenai pentingnya aturan dalam sebuah negara untuk menjaga kemaslahatan umat.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
Misalnya saja, pertama untuk penanganan Covid-19 secara umum dialokasikan sebesar Rp10,7 triliun. Namun baru terealisasi 1,7 triliun atau sekitar 15.5 persen saja. Penanganan Covid-19 secara umum oleh pemda ini digunakan seperti untuk pengadaan obat dan suplemen vitamin, APD (Alat Pelindung Diri), serta pengadaan makanan tambahan untuk pasien isolasi mandiri dan petugas.
"Untuk obat, suplemen, update pengadaan makanan tambahan itu dari Rp10,7 triliun baru Rp1,7 triliun dalam semester 1," kata dia dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).
Kedua untuk dukungan operasional vaksinasi baru terealisir 5,8 persen. Di mana alokasi diberikan pemerintah untuk dukungan operasional vaksinasi mencapai Rp6,5 triliun, namun baru digunakan Rp400 miliar saja.
"Ini juga kami akan sekarang memobilisasi TNI-Polri maka kita akan menggunakan dana ini untuk kemudian kita kalau tidak terjadi kemajuan di intercept supaya terjadi akselerasi," kata dia.
Ketiga untuk dukungan PPKM kelurahan. Dari anggaran Rp1,1 triliun yang dialokasikan, ternyata baru terpakai Rp100 juta atau 8 persennya saja. Padahal kata Bendahara Negara ini, kunci keberhasilan PPKM ini ada di tingkat kelurahan.
Selanjutnya keempat, anggaran earmarking DAU/DBH ini juga diberikan untuk insentif tenaga daerah. Di mana alokasinya mencapai Rp8,1 triliun, dan hanya terpakai Rp900 miliar atau 11,1 persen saja.
Terakhir pemerintah juga mencoba membantu untuk mengakselerasi dan belanja kesehatan lain yang dialokasikan Rp8,7 triliun. Namun hingga semester I-2021 ini baru Rp1,2 triliun.
Baca juga:
Kemenkeu Prediksi PPKM Darurat Tahan Laju Ekonomi Kuartal III-2021
Pandemi Belum Usai, Pemerintah Jokowi Perpanjang 5 Diskon Pajak Hingga Desember 2021
Kemenkeu: RI Turun Kelas Jadi Menengah Bawah Tak Berdampak Besar ke Masyarakat
Kemenkeu Bayar Insentif Tenaga Kesehatan Rp2,6 Triliun dari Pagu Rp3,7 Triliun
Ragam Bantuan Sosial Ini Mulai Cair di Juli 2021
Bambang Trihatmodjo Ajukan Gugatan Terkait Surat Tagihan Utang SEA Games 1997