Serapan anggaran buruk, Banggar DPR kumpulkan semua menteri Jokowi
"Persoalan dan koordinasi penyerapan selalu terjadi."
Badan Anggaran DPR-RI hari ini, Rabu (9/9) menggelar rapat bersama jajaran menteri Kabinet Kerja membahas Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Kapolri Badrodin Haiti.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disepakati DPR dan Pemerintah untuk tahun 2025? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
Dari info yang didapat merdeka.com, setidaknya lima menteri yang dijadwalkan namun tidak hadir dalam rapat tersebut seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Menkumham Yasonna Laoly.
Ketua Banggar DPR-RI Ahmadi Noor Supit menjelaskan dalam pembukaan, dalam pembahasan RUU APBN 2016 saat ini, pihaknya mengundang seluruh Kementerian/Lembaga. Sebelumnya, pembahasan RUU APBN hanya menghadirkan Kementerian/Lembaga yang mendapat alokasi anggaran terbesar.
"Tapi kemudian setelah setiap pelaksanaannya, persoalan dan koordinasi penyerapan selalu terjadi. Maka kami anggap perlu semua Kementerian/Lembaga terlibat dalam pembahasan RUU APBN," kata Ahmadi, Jakarta, Rabu (9/9).
Alasan kedua, dia menuturkan, banyak sekali keluhan-keluhan terhadap pencairan anggaran, yang seolah-olah diperlambat di Kementerian Keuangan. Ahmadi pun menilai, penyerapan anggaran pada tahun ini merupakan yang paling jelek dibanding APBN tahun-tahun sebelumnya.
Baca juga:
RAPBN 2016, delapan BUMN dapat PSO sebesar Rp 201,3 triliun
Tahun depan anggaran Kementerian PU-Pera diusulkan Rp 103,8 triliun
Penyaluran dana desa mandek, kepala daerah takut dikriminalisasi
Alasan revitalisasi pasar, mendag minta anggaran Rp 4 T tahun depan
Transfer daerah diperbesar, pemda diminta bangun infrastruktur