Sertifikat tambak nelayan bisa jadi agunan kredit hingga Rp 500 juta
Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membantu proses sertifikasi tambak nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) permudah petambak ikan untuk bisa mendapatkan akses kredit perbankan melalui sertifikasi tanah dan tambak. Terobosan tersebut dilakukan melalui program SEHATKAN (Sertifikasi Hak Tanah dan Budidaya Ikan).
Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto menjelaskan, melalui program SEHATKAN, para petambak ikan bisa mengurus sertifikasi lahan tambaknya tanpa dipungut biaya. Sertifikat lahan itu nantinya bisa dijadikan agunan ke bank untuk memeroleh kredit.
-
Bagaimana Kementan menggarap lahan di Merauke? “Insyaallah kita akan garap pertama adalah kita sudah putuskan langsung kita garap 20 ribu hektare optimalisasi lahan dan anggarannya kami setujui hari ini dan mulai hari ini kita kerjakan. Kalau ini berhasil dengan baik, kita akan bergeser mengelola 500 ribu hektare dari potensi 1,2 juta hektare. Ini kami sudah rintis 2016-2017 bersama Pak Bupati 10 ribu hektare dan berhasil, sekarang ini sudah panen," ungkap Mentan Amran.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Di mana pusat pemerintahan Kerajaan Tarumanegara berada? Saat dipimpin Purnawarman, pusat pemerintahannya terletak di antara Kecamatan Tugu, Jakarta Utara dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
"Tahun 2015 kita punya SEHATKAN, sampai saat ini sudah ada realisasi sekitar 7.000 bidang tanah yang diproses. Tahun 2018 kita tergetkan bisa 8.000 bidang tanah, satu sertifikasi bidang tanah bisa untuk agunan pinjaman Rp 500 juta," ujar Slamet di Kantor KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Selasa (8/12).
Diakui Slamet bahwa sertifikat lahan bukan satu-satunya penilaian perbankan mengenai layak atau tidaknya petambak itu mendapatkan kredit bank. Ada beberapa kriteria lain seperti pemanfaatan teknologi yang menjadi nilai tambah bagi perbankan. Hal ini lantaran sektor perbankan masih menganggap usaha perikanan sebagai sektor baru dan berisiko tinggi.
"Tidak langusng. Mereka juga melihat teknologinya yang digunakan, juga memastikan pasarnya. Jadi banyak kriteria di samping agunannya. Tapi untuk satu orang saja setelah dia punya sertifikat tanah, pembudidaya kan punya bargaining dengan mengagunkan itu," jelas Slamet.
Slamet menuturkan, program SEHATKAN tersebut sudah disinergikan dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga bunga pada peternak ikan ini hanya dikenakan 12 persen. KKP berharap, pemerintah bisa menurunkan lagi bunga KUR khusus pembudidaya ikan pada tahun depan.
"Selama ini ada KUR dan lain-lain. Tapi harapan kita ada bunga khusus untuk pembudidaya, para pembuat pakan, termasuk untuk nelayan ada bunga khusus. sekitar 12 persen, tapi mereka berani karena menguntungkan. Selain BRI, juga dari Mandiri, dan BNI," tutupnya.
Baca juga:
Nelayan protes reklamasi bakal direlokasi ke pulau di Teluk Jakarta
Puluhan kapal misterius terdampar di Jepang, isinya mayat
Terus merugi, nelayan tolak reklamasi Pantai Dadap Tangerang
KKP bakal hitung ulang tarif pungutan hasil tangkap nelayan
Menteri Susi sebut 61 ribu WNI alami perbudakan di 500 kapal asing