Setahun menjabat, janji Jokowi selesaikan konflik agraria ditagih
Konflik agraria sepanjang 2015 malah bertambah banyak.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menagih janji Presiden Joko Widodo dalam penyelesaian konflik agraria di Tanah Air. Lebih setahun menjabat, konflik agraria malah semakin menjadi-jadi dan terbukti Janji Jokowi belum terealisasi.
Sekretaris Jendral KPA, Iwan Nurdin mengatakan, banyak janji politik saat kampanye yang belum dipenuhi Jokowi. Sepanjang 2015, konflik agraria telah mengakibatkan korban tewas sebanyak 5 orang, tertembak aparat 39 orang, dianiaya atau mengalami luka-luka 124 orang dan mengalami kriminalisasi atau ditahan sebanyak 278 orang.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang menjadi sorotan utama Presiden Jokowi tentang pangan di Indonesia? Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyoroti permasalahan pangan di Indonesia, bahwa permintaan selalu meningkat karena populasi yang terus bertambah.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana pengaruh Presiden Jokowi pada Pilkada Jateng? Peta kompetisi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan temuan survei ini tampak masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli. Selain faktor popularitas calon, faktor Jokowi Effect, melalui tingkat kepuasan kepada presiden dapat berpengaruh," imbuh dia.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
"Angka tahun 2015 cukup besar dan ini merupakan tragedi. Di lapangan, rakyat direkayasa secara hukum entah dituduh merusak. Paling banyak terjadi di lapangan," ujarnya di Jakarta, Selasa (5/1).
Sementara dari sisi pelaku kekerasan, sepanjang 2015 didominasi oleh pihak perusahaan sebanyak 35 kasus, polisi sebanyak 21 kasus, TNI sebanyak 16 kasus, pemerintah 10 kasus, preman 8 kasus dan warga 3 kasus.
Di tahun sebelumnya, polisi justru mendominasi tindakan kekerasan (34 kasus). Sementara TNI mengalami kenaikan signifikan sebagai pelaku kekerasan dalam penanganan konflik agraria, dari 5 kasus di tahun 2014 menjadi 16 kasus di tahun ini.
"Cara-cara kekerasan dalam penangan konflik diperparah pula dengan kecenderungan aparat TNI atau Polri untuk mengambil posisi tidak netral dalam situasi konflik yang terjadi," jelas dia.
Di tengah minimnya kanal yang efektif, konflik agraria sering berujung di meja pengadilan dan diselesaikan dengan pendekatan yang formalistik.
"Dampaknya masyarakat kerap kehilangan hak-haknya atas tanah, maka dibutuhkan kelembagaan atau unit khusus penyelesaian konflik bersifat adhoc di bawah presiden secara langsung," ungkapnya.
Baca juga:
2015, konsorsium catat 252 konflik agraria meletus di Indonesia
Komnas Ham nilai pemerintah belum serius reforma agraria
Genjot produksi padi 2016, pemerintah bagikan 100 ribu mesin tani
Antisipasi La Nina, Kementan siapkan lahan cadangan
Awal 2016: Kementan tancap gas, teken kontrak senilai Rp 30 triliun