Skandal 'Mark Up' Harga Beras Impor Berpotensi Rugikan Devisa Negara hingga Rp8,5 Triliun

“Banyaknya impor dengan kurs yang semakin lemah akan menguras devisa dan sekaligus mengurangi pertumbuhan ekonomi,” kata Gede di Jakarta, Jumat (19/7).

Gede pun menagih pertanggungjawaban dari Bapanas-Bulog terkait potensi terbebaninya devisa dan melambatnya pertumbuhan ekonomi imbas skandal mark up impor beras tersebut. Gede meminta Bapanas dan Bulog dapat bertanggung jawab di hadapan hukum.

“Kalau memang terbukti jelas harus bertanggung jawab secara hukum ya,” ungkap Gede.

Gede melanjutkan, Bapanas dan Bulog harus dapat menjawab secara gamblang tudingan dari keterlibatan dari skandal mark up dengan nilai kerugian mencapai Rp8,5 triliun tersebut.

“Bulog dan Bapanas harus menjawab potensi mark up impor beras yang dituduhkan banyak pihak,” kata Gede. 

Sebagai informasi, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) telah melaporkan skandal mark up impor beras Bapanas-Bulog Gate 2024 ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

SDR mengklaim mendapat informasi rata-rata harga beras yang dikenakan bulog yakni USD660 per ton termasuk biaya-boaya, asuransi dan pengangkutan atau cost, insurance, and freight (CIF).

Tak hanya itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bulog juga mengimpor beras dengan harga rata-rata USD655/MT CIF Indonesia. BPS mencatat sampai bulan Maret 2024 Bulog sudah mengimpor beras sebanyak 567.220 ton senilai USD371,6 juta. Artinya beras impor yang dibeli harganya USD655/MT CIF.

Direktur SDR, Hari Purwanto mengatakan kebohongan Bulog semakin terkuak lantaran realisasi harga dari pemenang tender lainnya jauh lebih tinggi daripada penawaran perusahaan asal Vietnam Tan Long Group yang hanya 538 dolar AS per ton.

Tan Long Group menyebut salah satu anggotanya yakni LOC TROI berhasil memenangkan tender Bulog 100.000 ton beras lantaran mengajukan harga lebih rendah USD15/ton dari yang mereka tawarkan. Harga ini jauh lebih rendah dari yang ditawarkan Tan Long group sebesar USD538/ton.

Namun dalam data yang dimiliki Bulog atau joint stock realisasi harga dari pemenang tender yakni LOC TROI sebesar USD604/ton.

Padahal berkaca klaim dari Tan Long Group maka LOC TROI seharusnya hanya mengajukan harga penawaran hanya sebesar USD523/ton Free on Board (FOB).

Dengan demikian, jika dihitung dari Cost, Insurance, and Freight (CIF) LOC TROI yang ada di dalam data Bulog yakni USD604/ton terdapat selisih harga USD46/ton. Terlebih jika harga CIF milik Loc Troi dikurangi USD 15/ton dari harga penawaran Tan Long USD573/ton yaitu USD558/ton.

Sementara itu, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik, Perum Bulog Mokhamad Suyamto menyatakan isu penggelembungan harga beras impor itu tidak benar.

Menurutnya, perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka.

"Jadi, tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini," ucap Suyamto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/7).

Hal ini selaras dengan pernyataan dari Direktur Utama Tap doan Tan Long (TLG), Truong Sy Ba yang menyampaikan pihaknya tidak pernah memenangkan tender beras impor dari Bulog.

Suyamto berharap pernyataan tersebut dapat menjawab sejumlah tuduhan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta keraguan kepada kinerja Perum Bulog dalam hal pelaksanaan tender.

"Dari tahun 2023 sampai sekarang, kami tidak pernah memenangkan tender langsung apapun dari Bulog," beber Suyamto.

Adapun, paket tender tanggal 22 Mei yang diumumkan Bulog di mana Loc Troi dan anak perusahaannya berencana untuk menawarkan 100.000 ton beras. Namun, Tan Long menawar dengan harga mencapai USD15 USD per ton lebih tinggi, sehingga tidak memenangkan tender.

"Pada bulan Mei, kami pernah menawarkan penjualan 100 ribu ton beras dengan harga 538 USD/ton, harga FOB. Namun, dibandingkan dengan harga dari perusahaan Loc Troi, harga dari TLG lebih tinggi sehingga kami tidak jadi ikut," kata Truong Sy Ba.

Perum Bulog berharap Keterangan dari Tan Long Group ini menjadi klarifikasi atas polemik beras impor yang terjadi.

Bulog khawatir bila polemik isu ini terus berlanjut berdampak pada kelancaran pembelian beras Indonesia dari Vietnam hingga akhir tahun 2024. Bahkan, mempengaruhi hubungan bilateral perdagangan kedua negara.