Begini Duduk Perkara Tudingan Penggelembungan Harga Beras Impor dari Vietnam

Duduk perkara Bulog dan Bapanas dilaporkan ke KPK atas dugaan penggelembungan harga beras impor.

Dalam beberapa hari terakhir, harga beras di tingkat konsumen mengalami tren kenaikan. Harga beras medium hingga pandan wangi di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur terpantau naik. Misalnya beras premium berkisar diangka Rp15.000/kg, medium Rp12.000-Rp13.000/kg dan harga tertinggi jatuh pada pandan wangi Rp19.000/kg.

Hal ini sesuai dengan yang berada di panel harga badan pangan nasional atau Bapanas. Dalam acuan panel harga Bapanas beras medium di jual sekitar Rp15.670 mengalami kenaikan harga sekitar Rp180 sedangkan medium Rp13.600 naik Rp90.

Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo mengakui Indonesia saat ini rentan terhadap gejolak harga bahan pangan lantaran perubahan iklim. Kenaikan tersebut juga bisa berdampak dari skandal mark up beras Bapanas-Bulog Gate 2024.

“Indonesia masih akan rentan terhadap gejolak harga bahan pangan sebab perubahan iklim yang terjadi beberapa tahun terakhir juga makin meninggikan risiko krisis pangan, seperti yang terjadi akibat fenomena La Nina,” kata Surya di Jakarta Rabu,(17/7).

Dia pun mengingatkan, dampak bahaya dari perubahan iklim seperti fenomena La Nina yang menyebabkan lonjakan harga beras. Menurutnya, fenomena perubahan iklim seperti La Nina telah membuat kehilangan musim panen.

"Awal tahun ini sampai dengan tahun lalu kita terkena La Nina Effect di mana kita missing di pola panen yang bergeser," kata Surya.

Pada akhirnya, dampak perubahan iklim akan membuat produktivitas agraria dalam negeri menurun. Dia mengakui, imbas dari fenomena perubahan iklim tersebut akan membuat pemerintah kembali membuka keran impor.

“Akhirnya produktivitas dari dalam negeri, misalnya untuk agraria menurun, itu yang membuat tahun lalu dan mungkin juga awal tahun ini kita melakukan impor beras" pungkas dia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto saat membeberkan fakta terbaru dari permainan skandal mark up impor beras. SDR telah melaporkan skandal mark up impor beras Bapanas-Bulog Gate 2024 ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Berdasarkan data yang kami temukan diperoleh informasi rata-rata harga yang dikenakan (Bulog)untuk beras seharga USD 660/ton cost, insurance, and freight (CIF),” kata Hari Purwanto, Minggu,(14/7) lalu.

Hari Purwanto melanjutkan, Bulog juga mengimpor beras dengan harga rata-rata USD655/MT CIF Indonesia. Hal ini, kata Hari Purwanto, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret tahun 2024.

“Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pada Maret 2024 RI sudah mengimpor beras sebanyak 567,22 ribu ton atau senilai USD371,60 juta. Berarti Bulog mengimpor beras dengan harga rata-rata USD655/MT CIF Indonesia,” papar Hari Purwanto.

Hari menambahkan, data tersebut makin terkuak lantaran realisasi harga dari pemenang tender lainnya jauh lebih tinggi daripada penawaran perusahaan asal Vietnam Tan Long Group yang hanya USD538 per ton.

Tan Long Group menyebut salah satu anggotanya yakni LOC TROI berhasil memenangkan tender Bulog 100.000 ton beras lantaran mengajukan harga lebih rendah USD15/ton dari yang mereka tawarkan.

Harga ini jauh lebih rendah dari yang ditawarkan Tan Long group sebesar USD538/ton. Namun dalam data yang dimiliki Bulog atau joint stock realisasi harga dari pemenang tender yakni LOC TROI sebesar USD604/ton.

Padahal berkaca klaim dari Tan Long Group maka LOC TROI seharusnya hanya mengajukan harga penawaran hanya sebesar USD523/ton Free on Board (FOB).

Dengan demikian, jika dihitung dari Cost, Insurance, and Freight (CIF) LOC TROI yang ada di dalam data Bulog yakni USD604/ton terdapat selisih harga USD46/ton. Terlebih jika harga CIF milik Loc Troi dikurangi USD 15/ton dari harga penawaran Tan Long USD573/ton yaitu USD558/ton.

Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan membeberkan perhitungannya soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila mark up terjadi pada impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.

“Kalau modus markup sebesar USD117 per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai USD565 juta, atau sekitar Rp8,5 triliun rupiah,” kata Anthony, Kamis, (11/7) lalu.

Terkait hal tersebut, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik, Perum Bulog Mokhamad Suyamto menyatakan isu penggelembungan harga beras impor itu tidak benar.

Menurutnya, perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka.

"Jadi, tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini," ucap Suyamto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/7).

Hal ini selaras dengan pernyataan dari Direktur Utama Tap doan Tan Long (TLG), Truong Sy Ba yang menyampaikan pihaknya tidak pernah memenangkan tender beras impor dari Bulog.

Suyamto berharap pernyataan tersebut dapat menjawab sejumlah tuduhan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta keraguan kepada kinerja Perum Bulog dalam hal pelaksanaan tender.

"Dari tahun 2023 sampai sekarang, kami tidak pernah memenangkan tender langsung apapun dari Bulog," beber Suyamto.

Adapun, paket tender tanggal 22 Mei yang diumumkan Bulog di mana Loc Troi dan anak perusahaannya berencana untuk menawarkan 100.000 ton beras. Namun, Tan Long menawar dengan harga mencapai USD15 USD per ton lebih tinggi, sehingga tidak memenangkan tender.

"Pada bulan Mei, kami pernah menawarkan penjualan 100 ribu ton beras dengan harga 538 USD/ton, harga FOB. Namun, dibandingkan dengan harga dari perusahaan Loc Troi, harga dari TLG lebih tinggi sehingga kami tidak jadi ikut," kata Truong Sy Ba.

Perum Bulog berharap Keterangan dari Tan Long Group ini menjadi klarifikasi atas polemik beras impor yang terjadi.

Bulog khawatir bila polemik isu ini terus berlanjut berdampak pada kelancaran pembelian beras Indonesia dari Vietnam hingga akhir tahun 2024. Bahkan, mempengaruhi hubungan bilateral perdagangan kedua negara.