Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Politisi Demokrat dan PKS Kompak Dorong Pembentukan Pansus Impor Beras

Pembentukan Pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.

impor beras
Politisi Demokrat dan PKS Kompak Dorong Pembentukan Pansus Impor Beras
Politisi Demokrat dan PKS Kompak Dorong Pembentukan Pansus Impor Beras (©merdeka.com)

Menurut Andi Akmal, jika mark up impor beras tersebut benar adanya tentu akan melukai hati para petani dan rakyat Indonesia.

Rekomendasi Beritauntuk kamu
Politisi Demokrat dan PKS Kompak Dorong Pembentukan Pansus Impor Beras
harga beras belum stabil © 2024 maverick

Politisi Demokrat dan PKS Kompak Dorong Pembentukan Pansus Impor Beras

Dorongan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar terus menguat.


Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator dari Partai Demokrat dan PKS turut mendorong agar Pansus skandal mark up impor beras Bulog dapat segara dibentuk di DPR.


Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka mengaku setuju jika Pansus skandal mark up impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dapat secepatnya dibentuk.

"Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras)," kata Suhardi Duka, Selasa (9/7).

Suhardi Duka menduga murahnya harga beras yang diimpor ke Indonesia merupakan stok milik negara-negara produksi yang telah lama tersimpan di gudang.

“Beras impor itu murah karena stok negara-negara produksi yang ada di gudang mereka sehingga rasanya kurang enak karena beras stok 6 bulan ke atas,” beber Suhardi Duka.


Senada, Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin turut mendukung dibentuknya Pansus skandal mark up impor beras Bulog. Dia berharap, Pansus skandal mark up impor beras dapat secepatnya dibentuk.

"Sangat mendukung usulan (Pansus skandal mark up impor beras) tersebut," tegas dia.

Pembentukan Pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

Menurut Andi Akmal, jika mark up impor beras tersebut benar adanya tentu akan melukai hati para petani dan rakyat Indonesia.

"Karena apabila benar sangat melukai hati petani dan rakyat Indonesia," tandasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

Kasus ini menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Iya nanti kita usulkan dan dorong,” kata Daniel Johan, Minggu,(6/7).

Kasus ini sendiri bermula saat Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu, (3/7).


Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di depan Gedung KPK, Jakarta.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Titin Supriatin
Editor Titin Supriatin
M
Reporter
    Merdeka
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Anggota Komisi IV DPR soal Dorongan Pansus Skandal Impor Beras Bulog: Bisa Perbaiki Tata Kelola Pangan
Anggota Komisi IV DPR soal Dorongan Pansus Skandal Impor Beras Bulog: Bisa Perbaiki Tata Kelola Pangan

Komisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.

Beras Bulog
Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Ajak Perangi Bandit Pangan
Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Ajak Perangi Bandit Pangan

Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Dukung Perangi Bandit Pangan

Impor Beras
PKS Dukung Anies Buat Partai Baru, Contohkan SBY Dirikan Demokrat Bisa jadi Presiden
PKS Dukung Anies Buat Partai Baru, Contohkan SBY Dirikan Demokrat Bisa jadi Presiden

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendoakan Anies Baswedan sukses mendirikan partai baru atau organisasi masyarakat (ormas).

Anies Baswedan
Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan, Mantan Bupati Batu Bara Masuk DPO Polda Sumut
Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan, Mantan Bupati Batu Bara Masuk DPO Polda Sumut

Politikus PDIP ini jadi buronan setelah dua kali mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka korupsi seleksi penerimaan PPPK.

kasus korupsi
Politikus Demokrat: Independensi KPU sebagai Penyelenggara Pemilu Hanya Cerita Kosong
Politikus Demokrat: Independensi KPU sebagai Penyelenggara Pemilu Hanya Cerita Kosong

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat, Ongku Hasibuan, mengaku tidak yakin dengan independensi KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

KPU
MK Ubah Syarat Pilkada, Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Punya Kursi DPRD
MK Ubah Syarat Pilkada, Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Punya Kursi DPRD

Putusan MK itu membuat partai politik tidak meraih kursi di DPRD dapat mengusung calon di Pilkada 2024.

mk kabulkan gugatan
PKS Ajak PDIP Gabung Dukung Anies-Sohibul Iman
PKS Ajak PDIP Gabung Dukung Anies-Sohibul Iman

PKS tidak menutup pintu berkoalisi dengan PDI Perjuangan (PDIP) mengusng Anies-Sohibul Iman

PKS
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis

Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.

KKB
Politikus PDIP Nilai Andika Perkasa Cocok Maju Pilgub Jateng, Bisa Beri Rasa Aman ke Kader
Politikus PDIP Nilai Andika Perkasa Cocok Maju Pilgub Jateng, Bisa Beri Rasa Aman ke Kader

Menurut Utut, Andika leboh cocok maju cagub dan di Jawa Tengah, bukan di Jakarta. Mengingat, calon saingannya di Jateng adalah mantan Kapolda.

PDIP
DPR Didorong Bentuk Pansus Selesaikan Skandal Impor Beras Bulog Rp2,7 Triliun
DPR Didorong Bentuk Pansus Selesaikan Skandal Impor Beras Bulog Rp2,7 Triliun

DPR didesak untuk membuat pansus untuk menyelesaikan skandal impor beras bulog

Beras Bulog
Plt Ketum PPP Redam Isu Sandiaga Gagal jadi Cawapres Ganjar: Tak Ada Pikiran Keluar Koalisi
Plt Ketum PPP Redam Isu Sandiaga Gagal jadi Cawapres Ganjar: Tak Ada Pikiran Keluar Koalisi

Plt Ketum PPP Redam Isu Sandiaga Gagal jadi Cawapres Ganjar: Tak Ada Pikiran Keluar Koalisi

PPP
Cabut Berkas, Politikus PDIP Ade Sumardi Batal Mundur dari Caleg DPRD Banten Terpilih
Cabut Berkas, Politikus PDIP Ade Sumardi Batal Mundur dari Caleg DPRD Banten Terpilih

Ada dua caleg terpilih yang mengundurkan diri karena akan maju di Pilgub Banten yakni Andra Soni dari Partai Gerindra dan Ade Sumardi dari Partai PDIP.

PDIP