SKK Migas prediksi negara raup Rp 39,2 T dari izin 18 blok migas
Total investasi lapangan migas ini diperkirakan sebesar USD 1,496 miliar atau sekitar Rp 19,5 triliun.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), selama Januari-April 2016, telah menyetujui 18 rencana pengembangan lapangan minyak dan gas bumi (migas). Pengembangan lapangan-lapangan tersebut mulai berproduksi (onstream) bervariasi antara 2016 hingga 2020.
Kepala Humas SKK Migas, Taslim Z. Yunus, mengatakan akumulasi penerimaan negara dari produksi migas lapangan-lapangan tersebut mencapai USD 3,015 miliar atau Rp 39,2 triliun. Jumlah tersebut tidak termasuk dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian yang muncul karena proyek-proyek itu.
"Porsi bagian negara dari penerimaan bruto rata-rata lebih dari 60 persen," katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (8/5).
Menurut Taslim, total investasi lapangan migas ini diperkirakan sebesar USD 1,496 miliar atau sekitar Rp 19,5 triliun. "Rencana pengembangan lapangan tersebut meliputi plan of development (PoD), plan of further development (PoFD), dan put on production (PoP)."
Sebanyak 16 lapangan berada di wilayah Barat, sisanya di wilayah Timur. Hal ini menunjukkan di wilayah Timur masih belum banyak dilakukan kegiatan. "Padahal, potensi di Timur sangat besar," kata dia.
SKK Migas mengestimasi kumulatif produksi minyak dan kondensat dari ke-18 pengembangan lapangan itu sebesar 45 juta barel. Sementara, produksi gas bumi diperkirakan sebanyak 271 miliar kaki kubik (BCF).
Taslim menambahkan, SKK Migas terus berupaya mempercepat persetujuan-persetujuan yang menjadi kewenangannya. Di tengah rendah harga minyak dunia, SKK Migas mendorong kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS) untuk melakukan efisiensi program dengan menjadikan kegiatan penambahan cadangan dan produksi migas sebagai prioritas.
Baca juga:
Menteri Sudirman siap sanksi SKK Migas jika bersalah di temuan BPK
Bahas temuan BPK, SKK Migas panggil seluruh kontraktor
SKK Migas sebut Chevron sudah pangkas 750 karyawan
Rakyat Maluku diminta tak ributkan lokasi pengembangan Blok Masela
SKK Migas pastikan Inpex dan Shell tak hengkang dari Blok Masela
Soal Blok Masela, Sudirman Said kalah lawan Rizal Ramli dan Luhut
Kebijakan pemerintah selalu diputuskan dalam kondisi tertekan
-
Siapa yang mendorong kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas? Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
-
Kenapa BPH Migas dan Gubernur Sulawesi Utara menandatangani PKS? "Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran. BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
-
Mengapa sinergi antara SKK Migas dan BPH Migas sangat penting? Dalam agenda tersebut, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan bahwa sinergi antara SKK Migas (hulu) dan BPH Migas (hilir) sangat penting dan harus terus didorong. Pasalnya, sinergi keduanya tersebut dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.
-
Kapan KEK Singhasari diresmikan? KEK Singhasari berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, wilayah ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak 27 September 2019.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.