SKK Migas: Sektor Kelistrikan Turunkan Konsumsi Gas
Wakil Kepala SKK Migas Sukandar mengatakan, berdasarkan rencana awal sektor kelistrikan melalui PT PLN (Persero) membutuhkan 17 kargo gas alam cair (Liqufied Natural Gas/LNG), namun seiring berjalannya waktu rencana tersebut dibatalkan.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat bahwa sektor kelistrikan mengurangi komitmennya dalam mengonsumsi gas untuk memproduksi listrik oleh pembangkit.
Wakil Kepala SKK Migas Sukandar mengatakan, berdasarkan rencana awal sektor kelistrikan melalui PT PLN (Persero) membutuhkan 17 kargo gas alam cair (Liqufied Natural Gas/LNG), namun seiring berjalannya waktu rencana tersebut dibatalkan.
-
Siapa yang mendorong kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas? Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
-
Mengapa sinergi antara SKK Migas dan BPH Migas sangat penting? Dalam agenda tersebut, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan bahwa sinergi antara SKK Migas (hulu) dan BPH Migas (hilir) sangat penting dan harus terus didorong. Pasalnya, sinergi keduanya tersebut dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.
-
Kenapa BPH Migas dan Gubernur Sulawesi Utara menandatangani PKS? "Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran. BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Apa saja poin penting dalam PKS yang diteken oleh BPH Migas dan Pemprov Sulut? Adapun dalam PKS kali ini meliputi beberapa poin penting, di antaranya seperti: 1. Pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk Konsumen Pengguna. 2. Peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP. 3. Pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepala Desa kepada Konsumen Pengguna JBT dan JBKP. 4. Peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepala Desa secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP. 5 Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kebijakan Pemerintah terhadap JBT dan JBKP.
"PLN mengurangi pemakaian, awalnya mereka butuh 17 kargo," kata Sukandar, di saat Rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/5).
Sukandar melanjutkan, alokasi gas sektor kelistrikan menurun menjadi enam kargo pada tahun ini, hal ini disebabkan penurunan konsumsi gas oleh pembangkit listrik sebagai konsumen gas, bukan karena pasokan gasnya yang mengalami penurunan.
"Tetapi nyatanya jadi enam kargo, bukan semata pasokan gasnya yang kurang," tuturnya.
Menurut Sukandar, SKK Migas akan menjual 11 kargo gas, sisa kargo gas sebelumnya merupakan alokasi gas untuk sektor kelistrikan yang tidak diserap PLN.
"Jadi, kami menjual 11 kargo ini. Ini di drive karena permintaan PLN," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Hingga April 2019, 16 Sumur Eksplorasi Migas Telah di Bor
Capai Target Lifting Migas 2 Juta Boepd, ESDM Kejar Realisasi 11 Proyek Utama
Lifting Migas Anak Usaha Pertamina Belum Sentuh Target
Lifting Migas Kuartal 1-2019 Baru 89 Persen dari Target APBN 2019
SKK Migas Bantah Shell Bakal Mundur dari Proyek Migas Masela
Kuartal 1-2019, Produksi Migas Siap Jual Capai 1,814 Juta Barel Setara Minyak