Sri Mulyani: Akuntabilitas anggaran harus fokus pada hasil, bukan melulu pada proses
Dia mengingatkan agar pemerintah daerah atau kementerian dan lembaga (K/L) tidak cepat senang jika mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, setiap institusi negara harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 dengan tema akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara untuk Indonesia sejahtera.
Dalam rakernas tersebut, dia meminta agar Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga (K/L) bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan juga memperbaiki perencanaan pelaksanaan dari penggunaan anggaran dan dari sisi akuntabilitas.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Bagaimana AKBP Ichsan Nur menerima penghargaan? Melalui video singkat milik akun TikTok @pujiprayitno_21, AKBP Ichsan Nur berbagi momen bahagia. Dia baru saja mendapat piagam Bintang Nararya dari Presiden. Piagam tersebut nampak diberikan langsung oleh salah satu anak buah di lokasi tugas.
"Presiden Jokowi telah mengarahkan bahwa akuntabilitas difokuskan kepada hasil dan dampaknya kepada kesejahteraan masyarakat bukan melulu pada proses. Dan bagaimana kita mematuhi aturan tapi tidak mencapai tujuan yang kita hendak capai," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis (14/9).
Dia mengingatkan agar pemerintah daerah atau kementerian dan lembaga (K/L) tidak cepat senang jika mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, setiap institusi negara harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
"Kita juga harus fokus untuk tidak membebani dari segala proses untuk mencapai tujuan dengan berbagai macam ketentuan dan persyaratan birokrasi yang akhirnya bukan untuk mencapai tujuan tapi malah menambah beban birokrasi," imbuhnya.
Sri Mulyani berharap dengan adanya rakernas ini, pemerintah bisa bekerja sama dalam mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkualitas dan menumbuhkan kultur pengelolaan keuangan negara yang baik.
"Saya berharap, pemda maupun kementerian dan lembaga bisa membuat pelaporan yang mengikuti standar internasional. Karena yang kita lakukan bukan hanya untuk pemerintah tapi juga masyarakat," pungkasnya.
Baca juga:
Menkeu Sri Mulyani kumpulkan pegiat seni bahas pajak, Tere Liye absen
Di depan penulis, Sri Mulyani curhat gajinya lebih kecil dibanding dirjen pajak
Sri Mulyani siap beri hukuman pegawai pajak terima suap Rp 14 miliar
Banggar tak masalah Sri Mulyani minta Rp 810 miliar untuk pertemuan Bank Dunia-IMF
Bos pajak minta maaf dan Sri Mulyani terhenyak dengan kasus pajak Tere Liye Cs