Sri Mulyani ke mahasiswa UI: topik Tax Amnesty pasti tidak populer
Menkeu berharap kalangan mahasiswa dapat menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini hadir sebagai pemberi sambutan dalam seminar sosialisasi Tax Amnesty bertajuk 'Tax Amnesty Update' bagi para civitas akademika Universitas Indonesia (UI).
Saat memberi sambutan, menkeu berkelakar bahwa dia berharap pertemuan ini bukan untuk membahas Tax Amnesty. Namun, sosialisasi ini nyatanya menjadi keharusan sebagai bagian tugasnya sebagai menteri keuangan.
"Kalau saya boleh memilih topiknya tidak ini karena pasti tidak populer," katanya saat memberi sambutan di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Kamis (1/9).
Ibu Ani, sapaan menkeu, menambahkan bahwa ini kunjungan keduanya dalam dua bulan terakhir namun sebagai tokoh yang berbeda. "Saya senang sekali kembali ke UI ini untuk kedua kali. Bulan lalu kapasitasnya lain sebagai managing Direktur dari World Bank," jelasnya.
Menteri Sri Mulyani berharap kalangan mahasiswa dapat menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Segala kebijakan pemerintah diharapkan bisa terkomunikasikan dengan baik melalui calon pemimpin masa depan ini.
"Selama ini banyak yang memiliki harta yang tidak pernah dilaporkan, baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga saya share soal Tax Amnesty di sini, karena ini almamater saya, dan bantu saya untuk jalankan tugas ini serta bantu menjelaskannya kepada masyarakat," tuturnya.
"Esensinya adalah sebagai warga negara Indonesia (WNI) punya hak dan kewajiban. Karena ini bukan sebuah negara seperti organisasi tanpa bentuk. Ini adalah negara berdaulat yang harus kita urus sama-sama, pelihara, kelola, prediksi, koleksi, dan kadang harus mengambil hal yang bagus," tambahnya.
Baca juga:
Ini peraturan menkeu untuk pemilik SPV yang berniat ikut Tax Amnesty
DPR minta Sri Mulyani perbaiki cara sosialisasi Tax Amnesty
Apindo targetkan dana pengusaha dalam Tax Amnesty capai Rp 1.000 T
UU Tax Amnesty digugat Muhammadiyah, ini komentar Sofjan Wanandi
Pengusaha: Kita tak pernah janjikan Rp 165 triliun dari Tax Amnesty
Kepada Sri Mulyani, Misbakhun sodorkan solusi soal Tax Amnesty
Isu kenaikan harga rokok upaya tutupi kegagalan Tax Amnesty?
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang diusulkan oleh Indonesia sebagai tuan rumah AALCO untuk negara anggota yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang? Sebagai tuan rumah, Indonesia mengusulkan pembentukan Asset Recovery Forum bagi negara anggota AALCO yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
-
Apa yang dimaksud dengan sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia? Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.