Sri Mulyani Lantik 34 Pejabat Eselon I dan Eselon II
Sri Mulyani mengangkat Sudarto menjadi Staf Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi dari sebelumnya menjabat sebagai Direktur Sistem Informasi Teknologi dan Pemendaharaan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 1 Pejabat Eselon I dan 33 Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pelantikan dilakukan untuk posisi Eselon I yakni Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kemenkeu.
Sri Mulyani mengangkat Sudarto menjadi Staf Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi dari sebelumnya menjabat sebagai Direktur Sistem Informasi Teknologi dan Pemendaharaan.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Apa yang Sri Mulyani tunjukkan kepada cucunya? Sri Mulyani juga memperlihatkan pekerjaannya kepada cucu yang lebih besar.
-
Apa yang menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, merupakan kekuatan Indonesia? Keberagaman yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul.
Sementara untuk 33 Eselon II yang dilantik terdiri dari Sekretariat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelantikan Keuangan (BPPK) Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Pembendaharaan.
"Dari para pejabat yang dilantik pada hari ini 34 orang. 1 Pejabat Eselon 1 dan 33 Pejabat Eselon II termasuk di dalamnya adalah mutasi dan promosi ada 18 pejabat, yang dipromosikan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 yang baru saja dilantik," kata Menteri Sri Mulyani saat melakukan Pelantikan di Kantornya, Jakarta, Rabu (21/11).
Sri Mulyani menyampaikan, proses pengangkatan pejabat kali ini melalui proses yang panjang dan ketat dari Kemenkeu. Bahkan mereka yang telah dilantik kali ini telah memiliki rekam jejak yang cukup bagus dalam perjalanan karirnya.
"Pejabat yang dipilih pada hari ini melalui kompetisi dilihat kinerjanya, rekam jejaknya, integritasnya, bahkan juga untuk dilakukan konfirmasi rekam jejak kita lihat juga termasuk kegiatan di sosial media," kata Sri Mulyani.
Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani juga mengingatkan kepada seluruh Eselon I dan II mengenai berbagai tantangan ke depan dalam menjaga tata kelola keuangan negara. Dengan demikian, dirinya berharap para pejabat yang dilantik ini mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik di masing-masing bidangnya.
"Ini dalam APBN 2019 juga sangat menantang karena apa yang kita putuskan bersama dengan DPR mungkin akan mengalami tekanan dan perubahan akibat dinamika tersebut. Pertumbuhan ekonomi, suku bunga, harga minyak, nilai tukar dan bahkan kalau kita lihat dari sisi jumlah dari sumber daya alam yang bisa kita produksi untuk bisa meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu saya ingin berpesan pada sore hari ini kepada Anda semua agar mampu menyelesaikan."
Baca juga:
Sri Mulyani: Presiden Jokowi Minta Kita Sederhanakan Insentif Perpajakan
Wamenkeu: Kontribusi PNBP 25,4 Persen Dari Penerimaan Negara
Per Oktober 2018, Rupiah dan Harga Minyak Meleset Dari Target APBN
Per Oktober 2018, Utang Pemerintah Tembus Rp 4.478,57 Triliun
Pembayaran Subsidi Energi Tembus Rp 160,4 triliun di Oktober
Oktober 2018, Defisit APBN Capai Rp 237 Triliun