Sri Mulyani: Masyarakat Kalau Lihat Saya Ingatnya Pajak dan Utang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengeluaran negara yang diberikan Kemenkeu kepada kementerian lembaga berubah menjadi aset baik yang berasal dari pajak, bea cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan utang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengeluaran negara yang diberikan Kemenkeu kepada kementerian lembaga berubah menjadi aset baik yang berasal dari pajak, bea cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan utang.
Di mana pendapatan kemudian bisa dimanfaatkan masyarakat, namun sering kali masyarakat hanya mengingat Sri Mulyani sebagai penagih pajak dan utang.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Kapan Uje meninggal? Kiprah ustaz gaul ini hanya bertahan hingga usia 40 tahun. Pada 26 April 2013 dini hari, Uje mengalami kecelakaan tunggal di Pondok Indah.
-
Kapan Ujung Kulon Janggan buka? Ujung Kulon Janggan dibuka mulai pukul 07.00 hingga 18.00.
-
Di mana Uut Permatasari tinggal? Uut Permatasari memilih untuk tinggal di sebuah rumah kos. Keputusan ini diambil untuk mendukung tugas suaminya, Tri Goffarudin Pulungan di Bali.
"Kalau lihat saya menteri keuangan biasanya (ingat) pajak. Kalau lihat saya ingatnya utang. Tetapi sebetulnya hasilnya itu yang dibangun oleh pak Menteri PUPR dan jajarannya," kata dia dalam acara penyerahan hibah, Selasa (29/3).
Sri Mulyani mengatakan, pajak digunakan untuk pembangunan negara. Pesan itulah yang sering dia sampaikan kepada masyarakat luas. "Kami terus berikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kenapa saya harus bayar pajak? Apa artinya membayar pajak?," sambungnya.
Dia melanjutkan, belum lama ini sempat heboh di media sosial terkait UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada bagian NPWP diganti NIK. Pihaknya pun berupaya terus menjelaskan harmonisasi tersebut kepada masyarakat.
"Di media sosial tetap heboh, semua yang punya NIK harus bayar pajak. Bayi baru lahir punya NIK langsung bayar pajak. Padahal tidak," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pembayaran pajak itu tidak cuma untuk pembangunan jalan tol. Dia menyebutkan jika apa yang ditarik dari masyarakat akan kembali lagi ke masyarakat dalam berbagai bentuk termasuk BMN (Barang Milik Negara).
"Dengan praktik pengelolaan anggaran dan pengelolaan BMN yang baik maka diharapkan bisa terus menumbuhkan kesadaran masyarakat kita untuk ikut menjaga dan membangun Indonesia bersama," tandasnya.
Baca juga:
Sri Mulyani: Ada Masyarakat Bilang Tak Mau Bayar Pajak karena Tak Makan Jalan Tol
Peserta PPS Terbanyak dari Wajib Pajak Berharta Rp1 - Rp10 Miliar & Kalangan Pegawai
Negara Kantongi Rp199 Triliun dari Pajak Hingga Februari 2022
DJP: 9,2 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Hingga 28 Maret 2022
Pemerintah Undur Penerapan Pajak Karbon Jadi 1 Juli 2022
Anya Geraldine Ikut Program Pengungkapan Sukarela