Sri Mulyani Minta Kemenhub Perbaiki Alokasi dan Penyerapan Anggaran
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih ada beberapa hal yang mesti diperbaiki dalam kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub), salah satunya mengenai penyerapan dan alokasi anggaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih ada beberapa hal yang mesti diperbaiki dalam kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub), salah satunya mengenai penyerapan dan alokasi anggaran.
"Kita menyampaikan kinerja dari penggunaan anggaran 2014 sampai dengan 2018 yang lalu ada beberapa bagian yang mungkin masih untuk perlu diperbaiki dalam pelaksanaan anggaran, terutama dari sisi penyerapan dan alokasi dari penggunaan anggarannya di kemenhub," kata Sri Mulyani di Gedung Kemenhub, Jakarta, Rabu (13/2).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Siapa saja yang dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian ATR/BPN? Dalam kegiatan ini, dilantik tiga pejabat untuk mengisi posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat pusat. Di antaranya Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Rudi Rubijaya; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan PendaftaranTanah, Ana Anida; dan Direktur Penatagunaan Tanah pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Wartomo. Sementara, tujuh pejabat lainnya dilantik untuk mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Dia juga mendorong Kemenhub lebih aktif mencari sumber pendanaan dalam membangun infrastruktur perhubungan. Salah satunya dengan cara menggandeng swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Selain itu, setiap proyek dimulai dari persiapan, Feasibility Study (studi kelayakan) harus mampu memikat swasta untuk ikut bergabung.
"Saya sampaikan juga kemungkinan kalau Kemenhub ingin meningkatkan dan mengakselerasi terutama untuk berbagai infrastruktur perhubungan namun menghadapi kendala anggaran bisa dilakukan melalui KPBU," ujarnya.
Meski begitu, Sri Mulyani mengapresiasi langkah Kemenhub yang telah menyiapkan rencana kerja dan anggaran hingga tahun 2020.
"Saya menghargai kemenhub sudah melakukan perencanan sejak awal untuk 2020 tentu untuk melihat bagaimana memperbaiki perencanaan anggaran agar bisa menunjang program-program Kemenhub. Saya berharap tentu persiapaan perencanan anggaran berjalan secara lebih baik lagi," tambahnya.
Dia menegaskan hal itu penting dilakukan mengingat peran penting Kemenhub sebagai penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena salah satu pendorong utama roda perekonomian adalah konektivitas transportasi antar daerah yang memadai.
"Pentingnya masalah transportasi dan perhubungan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menciptakan pemerataan sehingga peranan dari kemenhub itu menjadi sangat vital," tutupnya.
Baca juga:
Bentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Pemerintah Siapkan Rp 4,5 Triliun
Mendagri Akui Ada Kebocoran Anggaran, Tapi Tak Sampai Rp 500 Triliun
Balas Jokowi, Gerindra Tegaskan Tak Ikut Teken APBN
Jokowi Jawab Prabowo Soal Anggaran Bocor: Bocor, Bocor, Bocor dari Mana?
Sandiaga Sebut Korupsi Bupati Kotim Jadi Bukti Ucapan Prabowo Soal Anggaran Bocor