Sri Mulyani: Realisasi Anggaran PEN Rp277 Triliun dari Total Pagu Rp744 Triliun
Sri Mulyani merinci, realisasi tersebut meliputi bidang kesehatan sebesar Rp54,1 triliun atau 25,2 persen dari pagu Rp214,95 triliun dan perlindungan sosial Rp82,22 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp187,84 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp277,36 triliun atau 37,2 persen dari pagu Rp744,75 triliun per 16 Juli 2021.
"Total anggaran PC dan PEN naik dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun. Program PEN sampai 16 Juli penyerapannya sudah 37,2 persen dari pagu baru," kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu (21/7).
-
Kenapa Nicke Widyawati dinilai menginspirasi dalam membangun Kemandirian Ekonomi Nasional? Dewan Juri menilai Nicke Widyawati yang merupakan 100 wanita berpengaruh di dunia versi Majalah FORBES dinilai menginspirasi dalam upaya mewujudkan kemandirian nasional, karena telah membawa spirit “Bring The Barrel Home” atau membawa hasil produksi migas dari luar negeri untuk diolah di kilang Pertamina untuk mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Apa yang diutamakan oleh MUI dalam pengelolaan kekayaan negara? Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat Menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud berbicara mengenai pentingnya aturan dalam sebuah negara untuk menjaga kemaslahatan umat.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
Sri Mulyani merinci, realisasi tersebut meliputi bidang kesehatan sebesar Rp54,1 triliun atau 25,2 persen dari pagu Rp214,95 triliun dan perlindungan sosial Rp82,22 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp187,84 triliun.
Kemudian program prioritas Rp44,44 triliun atau 37,7 persen dari pagu Rp117,94 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp51,53 triliun atau 32 persen dari pagu Rp161,2 triliun serta insentif usaha Rp45,07 triliun atau 71,7 persen dari pagu Rp62,83 triliun.
Pemerintah menaikkan anggaran PEN menjadi Rp744,75 triliun dari pagu semula sebesar Rp699,43 triliun karena ada penambahan pada perlindungan sosial menjadi Rp187,84 triliun dari Rp153,86 triliun dan kesehatan menjadi Rp214,95 triliun dari Rp172 triliun.
Dia mengatakan, dengan adanya dinamika yang terus bergerak tentu APBN 2021 akan mengalami perubahan dari berbagai pos yaitu melalui realokasi beberapa belanja K/L agar kebutuhan dapat terpenuhi.
"Tambahan Rp55,21 triliun itu kita peroleh dari refocusing berbagai berbagai belanja K/L. Sekarang K/L mengalami refocusing tahap keempat," ujar Sri Mulyani.
Jaga Defisit Anggaran
Meski demikian, dia memastikan pemerintah akan tetap menjaga defisit agar tidak melebihi pagu yang ada dalam UU APBN.
"Kami diperbolehkan oleh DPR dalam pembahasan laporan semester I untuk menggunakan SAL 2020 lalu dalam rangka melaksanakan APBN 2021," kata Sri Mulyani.
Dia menjelaskan pemerintah menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun lalu sebanyak Rp186,67 triliun untuk menambah belanja tahun ini dan mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
"Rp186,67 triliun sudah dialokasikan termasuk yang sudah ada dalam UU APBN Rp15,8 triliun. Tambahan penggunaan SAL untuk kurangi utang mencapai Rp150,8 triliun," kata Sri Mulyani.
(mdk/idr)