Sri Mulyani Sebut Pemerintah Tahan Harga BBM Jika Penerimaan Pajak Berkesinambungan
Maka, kata Sri Mulyani penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal taat dan patuh terhadap pajak. Mengingat pajak telah menjadi tulang punggung dan pondasi penting bagi sebuah negara.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut bawha pemerintah akan berusaha menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tidak mengganggu masyarakat. Namun hal ini baru bisa dilakukan jika penerimaan negara dari pajak bisa berkesinambungan.
"Ini peran negara yang menyanggah dan tetap sehat berkesinambungan kalau pajak yang dikumpulkan cukup," kata Sri Mulyani dalam acara Pajak Bertutur 2022, Jakarta, Kamis (18/8).
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Mengapa Pertamina menyesuaikan harga BBM? Pertamina menyesuaikan harga BBM untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
-
Kenapa harga BBM di Singapura tinggi? Penerapan tarif pajak yang lebih tinggi telah menaikkan harga minyak di negara kecil tersebut.
-
Apa saja komponen dalam jual beli BBM? Dalam jual beli BBM, lanjutnya, terdapat tiga komponen, yaitu Pajak PPN, PBBKB, dan Iuran BPH Migas. Ketiga komponen tersebut merupakan kontribusi para pelaku usaha kepada negara atas hasil pengelolaan kekayaan negara.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga jual BBM non subsidi? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Berapa harga Toyota Kijang Innova Reborn Diesel Matic di Jakarta? Toyota Innova Reborn Diesel matic dijual dengan harga Rp431.900.000 on the road (OTR) Jakarta.
Maka, kata Sri Mulyani penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal taat dan patuh terhadap pajak. Mengingat pajak telah menjadi tulang punggung dan pondasi penting bagi sebuah negara.
"Pajak tulang punggung dan pondasi yang penting. Kepatuhan wajib pajak ini yang tidak bisa terpisahkan," kata dia.
Pemerintah akan terus mengedukasi masyarakat tentang perpajakan. Negara yang merdeka ini harus dijaga dan diurus sendiri, Mengurus dan mengisi kemerdekaan agar maju butuh pajak yang kuat. Terutama generasi muda yang akan melanjutkan estafet perjuangan.
Sri Mulyani menyebut, mereka harus bisa teredukasi sejak dini agar bisa meningkatkan kesadaran kepatuhan pajak.
"Tentu generasi muda yang belum jadi wajib pajak tapi jadi akan jadi calon wajib pajak. Anda yang akan jadi pelopor menerima estafet pembangunan ke depan, Anda akan jadi pemimpin dan Anda yang akan membayar pajak," kata dia mengakhiri.
Tantangan Ekonomi
Di lain hal, Sri Mulyani menyebut bahwa perekonomian Indonesia tahun ini sudah kembali pulih dari dampak pandemi Covid-19. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi di kuartal I dan II yang sudah tumbuh 5,01 persen (yoy) dan 5,44 persen (yoy) .
Hanya saja, perjalanan pemulihan ekonomi tersebut masih menghadapi tantangan yang semakin pelik. Pemulihan ekonomi yang tidak sama di setiap negara dan perang antara Rusia dan Ukraina telah memberikan tantangan baru untuk semua negara, termasuk Indonesia.
"Namun perjalanan dan tantangan tidak berhenti, sebuah tantangan baru begitu pelik. Naiknya harga-harga pangan dan energi karena disrupsi sisi suplai dan perang di Ukraina," kata dia.
Kondisi global akibat perang tersebut telah mendorong inflasi ke angka cukup tinggi di negara-negara maju. Pengetatan suku bunga dan likuiditas semakin kuat ini harus diwaspadai.
Termasuk naiknya harga komoditas yang mengerek harga pagan dan harga energi semakin tinggi. Bila tidak diantisipasi, bisa menyebabkan kenaikan inflasi di tanah air dan mengganggu momentum pemulihan ekonomi.
"Naiknya harga komoditas telah meningkatkan harga pangan atau energi yang tentu bisa mengancam daya beli kita," kata Sri Mulyani.
Maka dari itu, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan subsidi. Sehingga kenaikan harga komoditas tidak langsung dirasakan masyarakat. "Kita kasih subsidi yang besar tahun ini, lebih dari Rp 502 triliun hannya untuk energi. Buat BBM Pertalite, LPG 3 kg, listrik dan solar," kata dia.
(mdk/idr)