Sri Mulyani Usul SPN 3 Bulan Sebagai Acuan Asumsi Makro Diganti
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan untuk menggunakan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor lima atau 10 tahun dari sebelumnya Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebagai asumsi dasar ekonomi makro Rancangan APBN 2021. Menurutnya, asumsi suku bunga SPN 3 bulan sudah tidak relevan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan untuk menggunakan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor lima atau 10 tahun dari sebelumnya Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebagai asumsi dasar ekonomi makro Rancangan APBN 2021. Menurutnya, asumsi suku bunga SPN 3 bulan sudah tidak relevan.
"Selama ini kita menggunakan suku bunga SPN tiga bulan yang mungkin relevansinya di dalam penghitungan APBN itu sangat kecil," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, dikutip Antara, Senin (22/6).
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali. Wanita berhijab ini, salah satu polwan termuda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), telah menorehkan prestasi gemilang sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) di Polres Klaten.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
Dia mengungkapkan, SBN dengan jatuh tempo atau tenor 10 tahun dinilai lebih menentukan dalam postur APBN dan sejumlah negara juga menggunakan instrumen yang sama yakni SBN tenor 10 tahun. Dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) awal memberikan indikasi besaran suku bunga adalah 6,67-9,56 persen.
"Awalnya kami susun pada situasi market di bulan Maret-April yang masih sangat tinggi volatabilitasnya sehingga upper end (batas atas) memang sangat tinggi 9,56 persen," imbuhnya.
Saat ini, SBN tenor 10 tahun sudah menurun mendekati tujuh persen sehingga dalam rapat kerja ini, pihaknya mengusulkan kepada wakil rakyat itu untuk menurunkan tingkat suku bunga. Untuk opsi pertama yakni SBN tenor 10 tahun, proyeksi suku bunga adalah kisaran 6,29-8,29 persen atau lebih rendah dari KEM PPKF awal.
"Ini seiring perkembangan dari SBN yang kita issue (terbitkan) pada minggu-minggu terakhir yang menunjukkan perbaikan signifikan dengan sentimen market yang lebih positif," katanya.
Sedangkan opsi kedua yakni suku bunga SBN tenor lima tahun, Menkeu menjelaskan besaran bunga mencapai 5,88 hingga 7,88 persen. "Dua surat berharga ini sangat mempengaruhi postur belanja suku bunga karena menjelaskan hampir 5 hingga 5,9 persen atau lebih dari 10 persen dari total outstanding domestik kita," tandasnya.
Baca juga:
Dana Penanganan Covid-19 di Sektor Kesehatan Rp87 triliun Belum Terserap Maksimal
Hampir Rp1.000 Triliun, Ini Rincian Penggunaan Dana Penanganan Dampak Covid-19
Sri Mulyani: Defisit APBN Jadi Beban 10 Tahun ke Depan
Menteri Sri Mulyani Sebut Pemerintah Fokus Tingkatkan Kekuatan Pertahanan RI
Pada DPR, Menteri Sri Mulyani Lapor Anggaran Tunjangan Guru Telah Cair 30 Persen
Bos SKK Migas Ungkap 3 Alasan Realisasi Penerimaan Migas 2020 Ditaksir Hanya Rp 83 T