Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi Pemerintah Menuju Endemi Covid-19

Perekonomian Indonesia masih tumbuh sebesar 3,69 persen memasuki tahun ketiga pandemi Covid-19, di mana pencapaian ini juga jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian pada 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih baik daripada beberapa negara ASEAN.

2022-03-21 16:10:48

Perekonomian Indonesia masih tumbuh sebesar 3,69 persen memasuki tahun ketiga pandemi Covid-19, di mana pencapaian ini juga jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian pada 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih baik daripada beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia (3,1 persen), Vietnam (2,58 persen), dan Thailand (1,6 persen).

Tingginya harga komoditas global berdampak positif pada ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepanjang 2021, nilai ekspor Indonesia mencapai USD231,54 miliar atau meningkat sebesar 41,88 persen dari periode yang sama tahun 2020.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, bahwa melandainya kasus Covid-19 serta relaksasi kebijakan pembatasan sosial menjadi alasan utama melesatnya dunia usaha di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas konsumsi dan retail yang sejalan dengan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi.

Ini ditandai pula oleh meningkatnya indeks keyakinan konsumen Indonesia yang berada di atas angka optimis, dan selama enam bulan berturut-turut, pencapaian Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia tercatat di atas 50 atau berada di level ekspansif.

"Dengan meningkatnya angka pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2021, target pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 pun ikut meningkat menjadi 5,2 persen year on year (yoy) dan angka inflasi nasional diharapkan masih tetap terkendali pada tahun ini," kata Suahasil dalam rilis Bank DBS, Jakarta, Senin (21/3).

Meskipun demikian, pemerintah harus tetap mengawasi kenaikan harga di tingkat internasional untuk menjaga kestabilan angka pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga harus mulai melakukan konsolidasi berkelanjutan melalui perbaikan penerimaan pajak dan perbaikan strategi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Wakil Ketua Umum KADIN Shinta Kamdani mengatakan bahwa Covid-19 masih menjadi prioritas utama yang perlu penanganan khusus. Shinta Kamdani optimis akselerasi perekonomian di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan dapat dicapai melalui keberhasilan transisi pandemi ke endemi, di mana masyarakat Indonesia diharapkan dapat mulai bersiap untuk hidup berdampingan dengan Covid-19.

Adanya pembatasan pergerakan menyebabkan penurunan perekonomian di Indonesia pada awal pandemi Covid-19, tetapi saat ini index manufaktur sudah mulai pulih. Sejak 2020, industri manufaktur sudah meningkat dan mulai ekspansif. Setiap industri akan mengalami pemulihan dengan kecepatan yang berbeda-beda, tetapi akan ada perubahan sedikit demi sedikit dan berangsur pulih.

"Meskipun pasar di Indonesia sudah mulai berangsur pulih, tetapi banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang gulung tikar akibat dari pandemi Covid-19. Mengingat sebanyak 95% dari pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM, pergerakan UMKM merupakan kunci dari sinyal positif perekonomian di Indonesia," jelasnya.

Saat ini, pemerintah bersama KADIN berfokus pada pengembangan UMKM agar dapat berekspansi menjadi lebih kompetitif di pasar global dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dengan menitikberatkan pada kemitraan dengan UMKM. Kunci dari keberhasilan ini dapat dicapai melalui UU Cipta Kerja.

"Melalui kebijakan ini kita dapat mengembangkan upstream dan downstream secara cepat, karena kebijakan ini dapat menarik investor ke Indonesia yang nantinya akan membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku ekonomi untuk mengakselerasi bisnisnya, dan membantu menggairahkan perekonomian nasional,” kata Shinta Kamdani.

Chief Economist DBS Taimur Baig menjelaskan, saat ini UMKM di seluruh dunia sedang menghadapi masa sulit, dan 2022 akan tetap menyisakan tantangan bagi para UMKM. Untuk menyiasatinya, Pemerintah dapat melakukan beberapa langkah, seperti menyediakan regulasi dan kebijakan perpajakan yang stabil, dan meningkatkan fungsi pemerintahan.

"Pemerintah juga dapat melakukan beberapa perubahan kebijakan yang nantinya dapat memudahkan pembayaran pajak, pemberian izin usaha, serta pemberian surat rekomendasi usaha bagi masyarakat yang ingin memulai usahanya. Dengan kata lain, pemerintah harus bekerja lebih baik dalam mempermudah sistem administrasi bagi para UMKM, sehingga UMKM dapat berkembang dengan cepat. Tidak hanya taraf regional, tetapi juga global," jelasnya.

Beberapa Faktor Perlu Diperhatikan Pemerintah

Taimur Baig juga menambahkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia seyogyanya mulai merancang strategi perekonomian untuk pasar regional dan global. Dengan memanfaatkan kemudahan akses dan membuka peluang kerja sama secara regional dapat memicu para pelaku usaha menjadi lebih kompetitif.

Hal tersebut juga akan membuat pelaku usaha tumbuh dengan cepat sehingga dapat menghadirkan solusi yang lebih matang dalam menjawab permintaan pasar regional, yang pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian regional menjadi lebih komprehensif.

Untuk tahun ini, seperti kenaikan suku bunga The Fed, di mana akan terjadi peningkatan bunga pinjaman, seperti biaya bunga yang lebih tinggi untuk hipotek, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), cicilan kartu kredit, atau bahkan biaya cicilan mobil. Selain itu, biaya pinjaman usaha juga akan melonjak, baik bagi usaha besar maupun kecil. Hal ini akan menyebabkan kemungkinan terjadinya gejolak di pasar finansial global.

Kendati demikian, kestabilan politik merupakan salah satu aset penting yang dimiliki oleh Indonesia sehingga dapat dijadikan tameng untuk menghadapi perubahan suku bunga The Fed serta goncangan dari global terhadap perekonomian Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa setiap peristiwa memiliki nature (sifat dasar) yang berbeda-beda. Apabila Krisis Moneter 1997 memberikan dampak besar bagi masyarakat golongan menengah ke atas, pandemi COVID-19 kali ini membuat seluruh lapisan masyarakat, terlebih masyarakat menengah ke bawah merasakan dampak yang signifikan.

Adanya pembatasan pergerakan sosial menyebabkan masyarakat sulit untuk melakukan kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada sentimen masyarakat terhadap kepercayaan kepada pemerintah.

"Menurut survei Indikator Politik Indonesia, kepercayaan masyarakat (approval rating) terhadap Presiden Joko Widodo terus bergerak naik, meningkat menjadi 77 persen dan berada di posisi kedua dari 13 negara demokrasi lainnya sejak Desember 2021 lalu," jelasnya.

Untuk meningkatkan approval rating, pemerintah perlu segera menyelesaikan isu perekonomian yang berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat, seperti peningkatan harga bahan pangan dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu, Pemerintah dapat menggunakan G20 Summit 2022 sebagai ajang menunjukkan potensi Indonesia di kancah global.

"Saya berharap dengan menjadi tuan rumah G20 Summit 2022, Indonesia dapat memengaruhi sentimen masyarakat terhadap pemerintah, serta memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia," jelas Burhanuddin Muhtadi.

(mdk/bim)