Studi Kelayakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Bisa Rampung Tahun Ini, Jadi PR Prabowo-Gibran?
Studi Kelayakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Bisa Rampung Tahun Ini, Jadi PR Kabinet Prabowo-Gibran?
Proyek tersebut, saat ini disebut telah masuk masa pra feasibilty study (FS). Artinya, masih ada tahapan panjang untuk masuk ke studi kelayakan, tender proyek, hingga pengerjaan megaproyek tersebut.
- Berapa Kursi Menteri PKS di Kabinet Prabowo-Gibran?
- Stasiun Kereta Cepat di Karawang Layani Penumpang Mulai 2025, ke Jakarta Cuma 11 Menit
- Semarang Banjir, Sejumlah Kereta Api ke Surabaya Alami Keterlambatan
- Ternyata Ini Alasan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Dicoret dari Proyek Strategis Nasional
Studi Kelayakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Bisa Rampung Tahun Ini, Jadi PR Kabinet Prabowo-Gibran?
Kementerian Perhubungan menaksir proses studi kelayakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tak akan rampung tahun ini.
Artinya, hal tersebut akan berlanjut di era Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Proyek tersebut, saat ini disebut telah masuk masa pra feasibilty study (FS). Artinya, masih ada tahapan panjang untuk masuk ke studi kelayakan, tender proyek, hingga pengerjaan megaproyek tersebut.
Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati memastikan, prosesnya tidak akan selesai hingga kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser di Oktober 2024 nanti.
"Kereta Cepat Jakarta-Surabaya saya harus sampaikan enggak mungkin selesai tahun ini," ujar Adita, ditemui di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5).
Dia mengatakan, butuh waktu panjang dalam perencanaannya, hal ini berkaca pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang baru beroperasi di September 2023 lalu. Untuk itu, proyek Kereta Cepat dilanjutkan ke Surabaya pun disinyalir butuh waktu yang panjang.
"Kita belajar lah dari Jakarta Bandung itu kan juga relatif cukup panjang ya prosesnya. Jadi memang ini masih suatu proses yang masih panjang," tegasnya.
Terkait proyek ini, pemerintah sudah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Tim ini diharapkan mampu memberikan percepatan pelaksanaan megaproyek tersebut.
Dilanjutkan Prabowo-Gibran
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana membentuk tim khusus untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Rencananya, proyek ini akan dilanjutkan di era pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi mengungkapkan, sudah ada pembicaraan mengenai pembentukan tim khusus untuk mengawal hal tersebut. Termasuk melibatkan pihak-pihak pemerintahan penerus Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pak Luhut udah paving the way lah supaya pemerintahan berikutnya bisa melanjutkan program ekstensi kereta api cepat ini sampai Surabaya," ucap Jodi saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Rabu (24/4).
Jodi bilang, sejumlah pihak yang terlibat adalah Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan hingga PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku operator sektor perkeretaapian.
Meski begitu, dia belum berbicara banyak mengenai susunan lengkap tim khusus tersebut.
Satu hal yang dipastikannya adalah kelanjutan program tersebut oleh pemerintah era Prabowo-Gibran periode 2024-2029 nanti. Jodi mengaku sudah ada bahasan yang dibangun.
"Iya tentunya udah mulai lah diskusi, ini kita berharap kan tentunya dengan pemerintahan Baru pasti ada keberlanjutan dari program-program pemerintahan Pak Jokowi gitu," kata dia.
Layak Dilanjutkan
Dia mengatakan, sejak operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh, banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat kedepannya. Senada dengan Menko Luhut, dia memandang sudah sepantasnya KA Cepat ini diperpanjang sampai Surabaya.
"Apalagi yang sudah kita rasakan semua manfaatnya gitu termasuk kereta api cepat ini. Tentunya dengan extend sampai ke mana, ke Surabaya ini kan akan memangkas waktu transportasi," jelasnya.
Pada saat yang sama, hadirnya transportasi berbasis rel ini diharapkan mampu mengurangi tingkat emisi dari operasional pesawat terbang. Artinya ada diversifikasi penggunaan moda transportasi kedepannya.
"Mengurangi juga beban transportasi jalan kemudian juga mengurangi juga emisi dari sektor aviasi gitu ya, dan meningkatkan juga interkonektivitas antar-kota di Indonesia gitu," paparnya.