Suku Bunga Tinggi, Penerbitan Obligasi Korporasi Diprediksi Turun di 2018
Direktur Utama Pefindo, Salyadi Saputra mengatakan, penurunan penerbitan obligasi korporasi tersebut antara lain dipicu oleh tingkat suku bunga yang tinggi seiring kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dan tahun politik.
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memproyeksikan penerbitan obligasi korporasi hanya sebesar Rp 130 triliun pada 2019. Jumlah 4 persen lebih rendah dibandingkan prediksi emisi surat utang sepanjang tahun 2018 yang mencapai Rp 135 triliun.
Direktur Utama Pefindo, Salyadi Saputra mengatakan, penurunan penerbitan obligasi korporasi tersebut antara lain dipicu oleh tingkat suku bunga yang tinggi seiring kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dan tahun politik.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa yang dimaksud dengan bunga persen pinjaman? Bunga persen pinjaman adalah biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atas penggunaan dana pinjaman.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Bagaimana skema suku bunga yang ditawarkan KPR BRI Suku Bunga Berjenjang? KPR BRI Suku Bunga Berjenjang memiliki skema suku bunga yang berbeda-beda sesuai dengan jenjang yang dipilih.1. Berjenjang 8 tahunTahun ke 1 s.d 3 : 6.20% per tahunTahun ke 4 s.d 6 : 9.50% per tahunTahun ke 7 s.d 8 : 11.50% per tahunSelanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 8 tahun 2. Berjenjang 10 tahunTahun ke 1 s.d 3 : 5.75% per tahunTahun ke 4 s.d 6 : 9.00% per tahunTahun ke 7 s.d 10 : 11.00% per tahunSelanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 10 tahun3. Berjenjang 15 tahunTahun ke 1 s.d 3 : 5.00% per tahunTahun ke 4 s.d 6 : 8.30% per tahunTahun ke 7 s.d 15 : 10.30% per tahunSelanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 15 tahun 4. Berjenjang 20 tahunTahun ke 1 s.d 3 : 4.75% per tahunTahun ke 4 s.d 6 : 8.00% per tahunTahun ke 7 s.d 20 : 10.25% per tahunDengan minimal tenor kredit 20 tahun
-
Kenapa Presiden Sukarno merasa kesulitan keuangan? "Adakah seorang kepala negara lain yang melarat seperti aku hingga sering meminjam uang dari ajudan?' kata Sukarno. "Dalam hal keuangan aku tidak mencapai banyak kemajuan sejak zaman Bandung," tambahnya.
"Dengan kenaikan suku bunga ini akan mempengaruhi minat penerbitan obligasi. Tapi kebutuhan untuk infrastruktur tetap tinggi. Sehingga diharapkan, walaupun kuponnya naik sedikit, korporasi tetap berminat," ucapnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (11/12).
Untuk tahun depan, pihaknya telah menerima mandat untuk penerbitan obligasi korporasi sekitar Rp 15 triliun. Mandat tersebut sebenarnya sudah ada antara satu hingga dua bulan lalu, namun perusahaan yang bersangkutan baru akan merealisasikan aksi korporasi tersebut pada Januari dan Februari 2019.
"Biasanya ada mandat lagi yang akan direalisasikan pada second quartal," ujarnya.
Hingga Oktober 2018, realisasi penerbitan obligasi baru mencapai Rp 123,8 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 98,1 triliun merupakan obligasi korporasi. Senilai Rp 22,1 triliun adalah Surat Utang Jangka Menengah (SUJM). Adapun sisanya Rp 3,6 triliun dalam bentuk sekuritisasi.
"Secara nominal, penerbitan baru per akhir Oktober 2018 didominasi oleh perusahaan dari sektor pembiayaan, perbankan dan konstruksi," terangnya.
Adapun total emisi obligasi perusahaan pembiayaan sepanjang periode Januari-Oktober 2018, tercatat sebesar Rp 39,9 triliun, perbankan Rp30,8 triliun, konstruksi Rp6,9 triliun dan telekomunikasi Rp7,5 triliun.
Selain itu, korporasi di sektor pertambangan Rp 2 triliun, makanan dan minuman Rp 764 miliar, properti 1 triliun dan lainnya Rp 34,9 triliun.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Sri Mulyani Ajak Kepala Daerah Bersama Tangkal Dampak Krisis Dunia, Ini Caranya
Ekonom CIMB Niaga: Kejutan Masih Akan Terjadi di 2019
Pengamat Sarankan BI Tak Naikkan Suku Bunga Acuan Pada Desember 2018
BI Sebut Kenaikan Suku Bunga Tidak Bergantung pada The Fed
Ini Alasan Pemerintah Perluas Cakupan Paket Kebijakan Ekonomi XVI
Ekonomi Dunia Lesu dan The Fed Naikkan Suku Bunga, BI Ambil Sikap Konservatif di 2019