Survei INDEF: Pekerja Dukung WFH, Tapi Bukan Solusi Tangani Polusi di Jakarta

Survei INDEF: Pekerja Dukung WFH, Tapi Bukan Solusi Tangani Polusi di Jakarta

Pemerintah DKI Jakarta sudah memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini dilakukan dalam rangka mengatasi polusi udara di Jakarta yang kian memburuk. Atas kebijakan tersebut Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) melakukan jajak pendapat masyarakat di media sosial terhadap kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home atau WFH Jakarta dan sekitarnya.

Analisis Continuum INDEF juga menunjukkan,

71 persen publik di media sosial meminta pemerintah untuk memperbanyak fasilitas transportasi umum yang ramah lingkungan.

"Meski kebijakan ini banyak didukung masyarakat, ada sebagian yang tetap merasa keberadaan PLTU yang menghasilkan polusi tetap perlu ditindak," jelas Maise.

Meski begitu, Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus mengungkapkan, kebijakan WFH dapat mereduksi pertumbuhan ekonomi hingga 0,73 persen di DKI Jakarta.

Sementara itu, secara nasional, kebijakan WFH diprediksi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hingga 0,2 persen.

"Jadi karena DKI Jakarta ini kan merupakan Barometer nasional, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Ahmad.

Ahmad membeberkan pengeluaran masyarakat di kota-kota besar khususnya DKI Jakarta ini kan sebagian untuk keperluan transportasi. Dari 100 persen pengeluaran, 10 persen digunakan untuk transportasi. "Kalau misalnya 10 persenya ini dikurangi, penyerapan tenaga kerja juga akan terkoreksi," katanya.

Tak hanya itu, WFH juga berpotensi mengurangi mobilitas masyarakat yang mengandalkan jasa transportasi online.

Hal ini dapat menyebabkan upah rill pekerja di sektor tersebut menurun.

Merdeka.com