Sederet Solusi Jitu Atasi Polusi Udara di Jakarta
Dalam sepekan terakhir, kualitas udara di Jakarta sangat buruk.
Uji emisi dan naik transportasi umum dianggap tak lagi efektif atasi polusi udara di Jakarta.
Sederet Solusi Jitu Atasi Polusi Udara di Jakarta
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna membeberkan sejumlah solusi untuk mengatasi udara yang buruk di Jabodetabek. Menurutnya, cara jangka pendek yang paling efektif ialah Work From Home (WFH). Yayat sependapat dengan Inisiatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai hybrid working. Sebab, udara di Ibu kota sudah sangat buruk. "Inisiatif presiden bagus itu work from home, kurangi kegiatan di luar," kata Yayat saat dihubungi merdeka.com, Selasa (15/8).
Menurutnya, udara buruk akan berdampak pada kesehatan masyarakat di masa depan.
Paling tidak, kata Yayat, mengurangi kegiatan di luar bisa dicoba selama sepekan ke depan dan dimulai setelah 17 Agustus.
"Kita coba aja lah (WFH) selama seminggu ini ke depan, jadi akan berkurang aktivitasnya polusi udara karena kendaraan, bisa dilakukan,"
ucap Yayat.
merdeka.com
Selain itu, Yayat mendorong adanya rekayasa cuaca meski biayanya memang tidak sedikit. Menurutnya, rekayasa cuaca bisa mereduksi cuaca agar tidak terlalu kering dan berdebu. "Kalau yang jangka panjang seperti uji emisi naik transportasi publik itu lagu lama, itu kalau sebatas imbauan-imbauan banyak enggak efektifnya karena banyak masyarakat yang rumahnya jauh-jauh, angkutan umumnya belum terintegrasi, itu masih jauh," kata dia. "Paling dekat itu saja kurangi bekerja ke kantor yang terlalu jauh di perjalanan," ujar Yayat.
Solusi lainnya, Yayat mengusulkan dibuat rambu-rambu monitor cuaca. Di situ bisa dimuat informasi jika cuaca sedang buruk maka masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas di luar. "Buat posko-posko atau rambu rambu monitor cuaca, itu kan tidak ada ini titik-titik, dulu ada beberapa parameter cuaca Jakarta kondisnya berapa, nanti ada tulisan di bawah sebaiknya tidak keluar rumah, tidak melakukan aktivitas di luar," ucapnya. "Itu enggak ada informasi seperti itu di tiap lima wilayah Jakarta maupun Tangerang sama Tangerang Selatan," ujar Yayat.
Menurutnya, hampir 3 juta mobilitas orang keluar masuk Jakarta. Ditambah, ada belasan juta kendaraan bermotor dan mobil yang lalu lalang di Jabodetabek.
"Alam itu enggak mau tahu dia kalau udah buruk, tinggal bagaimana manusianya menyikapi itu," pungkasnya.
Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah kualitas udara di Jabodetabek. Salah satu caranya dengan menerapkan kebijakan hybrid working. Dalam rapat terbatas mengenai peningkatan kualitas udara di Jabodetabek, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mendorong kebijakan menerapkan hybrid working itu. "Jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office, work from home mungkin saya gak tau nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5, 2-5 atau angka yang lain," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8).
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, hybrid working seperti pembagian jam kerja, ada yang masuk ke kantor dan bekerja dari rumah. "Artinya work from home_itu 50 persen-50 persen atau 60 persen dan 40 persen untuk mengurangi kegiatan sehari-hari di Pemda DKI. Dan tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa bersama-sama melakukan work from home," kata Heru selepas rapat bersama Jokowi. Heru mengatakan, pemda DKI akan menerapkan kebijakan work from from home mulai bulan September 2023. Heru sedang mengkaji berapa presentase yang WFH dan bekerja kantor.
"Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentasenya setiap OPD (Organisasi Perangkat Dearah) mudah mudahan September ini saya bisa langsung jalanin,"
ucap Heru.
merdeka.com
Sementara, bagi perkantoran swasta Heru berharap bisa menerapkan WFH seperti masa pandemi Covid-19.
"Nah swasta tadi hasil rapat. mudah mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu, ya kaya covid aja," ucapnya.
Meski begitu, Heru tidak mewajibkan pihak swasta untuk WFH. Dia hanya mengimbau agar mereka bisa menerapkan kebijakan itu "Sebagian katanya sudah ada yang (WFH) jalan sebagian karena bentuk usaha yang enggak bisa ya silakan kembali ke mereka," kata Heru. "Swasta saya tidak bisa menetapkan tapi mengimbau. Tapi itu nanti Minggu besok atau rapat berikutnya akan di bahas juga," pungkasnya.
