Survei OJK, laki-laki dominasi pemahaman dan pengguna jasa keuangan
Survei OJK, laki-laki dominasi pemahaman dan pengguna jasa keuangan. Sesuai survei yang dilakukan di 2016, total kaum laki-laki yang paham soal layanan jasa keuangan mencapai 33,52 persen untuk laki-laki dan hanya 25,69 persen perempuan. Sedangkan, untuk inklusi atau pengguna jasa keuangan, 69,50 persen merupakan pria.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), ada hal unik di mana kaum laki-laki ternyata cenderung lebih memahami dan menjadi pengguna terbesar produk jasa keuangan. Hal ini terjadi di sejumlah sektor jasa keuangan.
Deputi Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Anggar B. Nuraini, mengatakan sesuai survei yang dilakukan di 2016 total kaum laki-laki yang paham soal layanan jasa keuangan mencapai 33,52 persen untuk laki-laki dan hanya 25,69 persen perempuan. Sedangkan, untuk inklusi atau pengguna jasa keuangan, 69,50 persen merupakan kaum laki-laki sedangkan perempuan hanya 66,09 persen.
"Padahal yang menjadi menteri keuangan dalam rumah tangga itu ibu-ibu, tapi yang lebih paham tentang jasa keuangan malah laki-laki. Malah banyak bapaknya yang pergi ke pegadaian," kata Anggar di Jakarta, Selasa (24/1).
Dirinya merinci, untuk literasi keuangan di sektor perbankan, 32,7 persen kaum laki-laki mengaku paham sedangkan perempuan 25,04 persen. Sedangkan, sektor asuransi, laki-laki yang paham mencapai 18,44 persen sedangkan perempuan 13,01 persen.
"Untuk lembaga pembiayaan, laki-laki masih mendominasi sebanyak 15,99 persen dan untuk perempuan 10,2 persen. Dana pensiun, laki-laki 13,10 persen, perempuan 8,65 persen," jelasnya.
Di sektor pegadaian, laki-laki yang paham mencapai 19,97 persen dan untuk perempuan mencapai 15,61 persen. Di pasar modal, laki-laki mencapai 5,37 persen sedangkan perempuan 3,39 persen.
Sedangkan, untuk BPJS Kesehatan, laki-laki yang paham mencapai 32,01 persen dan untuk perempuan 24,46 persen. BPJS Ketenagakerjaan 13,51 persen untuk laki-laki kemudian 8,47 persen perempuan.
Sementara, terkait inklusi atau penggunaan jasa keuangan, untuk perbankan tercatat laki-laki sebagai pengguna mencapai 65,89 persen sedangkan perempuan hanya 61,30 persen. Di asuransi, 13,79 persen laki-laki dan 10,31 persen perempuan. Di lembaga pembiayaan, laki-laki mencapai 12,80 persen untuk perempuan hanya 10,88 persen.
Di dana pensiun laki-laki 4,67 persen dan perempuan 4,65 persen. Di pegadaian, pengguna perempuan mengungguli mencapai 11,13 persen dan laki-laki 9,89 persen.
Di pasar modal, pengguna laki-laki sebesar 1,76 persen dan perempuan 0,82 persen. "BPJS Kesehatan, laki-laki yang paham 65,16 persen sedangkan perempuan hanya 62,47 persen. BPJS Ketenagakerjaan laki-laki 6,03 persen dan perempuan hanya 4,04 persen," tutupnya.
Baca juga:
Majukan pertanian, Jokowi akan resmikan Aksi Pangan di Payakumbuh
Sepanjang 2016, OJK menerima 801 laporan investasi bodong
Beli reksa dana bisa di Bukalapak, OJK sebut sesuai arahan Jokowi
Ingin jadi anggota Dewan Komisoner OJK, ini syarat dan caranya
Jokowi resmi bentuk pansel pemilihan DK-OJK periode 2017-2022
Wapres JK: Bank jangan lagi cari untung dari bunga tinggi
Bos OJK: Jika AS benar batasi produk China, kita punya kesempatan
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa yang ingin dicapai OJK dari pengembangan perbankan syariah? Bank syariah saat ini sedang kita coba arahkan untuk memberikan alternatif produkproduk perbankan syariah yang bukan merupakan bayangan dari produk-produk yang sudah ada di perbankan konvensional,” kata Dian.
-
Kenapa OJK mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan keuangan? Masyarakat Indonesia diimbau agar selalu waspada terhadap modus penipuan layanan di sektor jasa keuangan. Pasalnya sudah terjadi penipuan yang merugikan banyak korban.
-
Bagaimana OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.