Tagihan Tunggakan BPJS Ketenagakerjaan di Papua Capai Rp 4 Miliar
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Adventus Edison Shuwat mengatakan realisasi tagihan tunggakan iuran program kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Papua hingga akhir November 2018 mencapai Rp 4 miliar lebih dari target hingga akhir tahun sebesar Rp 6 miliar.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Adventus Edison Shuwat mengatakan realisasi tagihan tunggakan iuran program kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Papua hingga akhir November 2018 mencapai Rp 4 miliar lebih dari target hingga akhir tahun sebesar Rp 6 miliar.
Dia mengakui, sesuai dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, perusahaan yang tidak membayar iuran kepesertaan karyawan dianggap sebagai bentuk pelanggaran sehingga bisa dikenai sejumlah sanksi. Sanksi tersebut berupa sanksi administrasi sampai hukum pidana, apabila terbukti melanggar dan menyebabkan kerugian bagi peserta dan negara.
-
Siapa yang dijamin BPJS Ketenagakerjaan? Seluruh pemain timnas yang berlaga di Piala AFF yang digelar di Stadion Jakabaring, Palembang ini akan dilindungi keselamatannya, sejak saat latihan terlebih saat pertandingan.
-
Mengapa BSU BPJS Ketenagakerjaan diberikan? Program ini bertujuan untuk membantu para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19, dengan memberi subsidi bagi upah mereka.
-
Apa saja program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan? Dengan BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja akan memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
-
Bagaimana BPJS Kesehatan dan pemerintah di Provinsi Maluku menjamin kepesertaan JKN bagi pekerja di Provinsi Maluku? Khusus untuk segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), selain menggandeng Pengawas Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Maluku untuk menegakkan kepatuhan badan usaha dalam kepesertaan Program JKN, BPJS Kesehatan juga bekerjasama dengan Dinas Perizinan Provinsi dan Kab/Kota untuk mempersyaratkan kepesertaan JKN kepada badan usaha yang mengajukan permohonan perizinan.
-
Kenapa Pemkot Bontang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan? Tujuan kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Tentang optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketengakerjaan dan untuk menjamin perlindungan sosial para pekerja di wilayah Kota Bontang.
-
Apa saja syarat untuk mendapatkan BSU BPJS Ketenagakerjaan? Pekerja formal dan non formal dengan gaji per bulan di bawah Rp5 juta.Penerima tidak boleh menerima bantuan lain dari pemerintah.Pekerja formal harus terdaftar di Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).Pekerja non formal harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.Terdampak pandemi Covid-19.
"Dalam pasal UU tersebut ada ancaman pindana 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Pembayaran itu merupakan kewajiban perusahaan, dan jika tidak dilakukan berarti melanggar aturan negara," Kata Edison dikutip Antara, Selasa (4/11).
Dia menjelaskan, berbagai profesi pekerjaan sebagai ART (Asisten Rumah Tangga), pedagang pasar, tukang ojek, buruh kebersihan pedagang asongan, calo, dan lain-lain, mereka bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan hak jaminan sosial yang sama. "Ketika pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar sebesar Rp16.800/bulan maka dia sudah terlindungi dalam kepesertaan jaminan sosial BPJS," katanya.
Berdasarkan data peserta BPJS Ketenagaakerjaan di Papua hingga 2018 tercatat 111.000 peserta dari 2.800 perusahaan, badan usaha milik negara,BUMD pemerintah dan kalangan swasta di 29 kabupaten/kota.
Baca juga:
Strategi BPJS Ketenagakerjaan Ekspansi Bisnis ke Luar Negeri
Tanggapan Lion Air soal manipulasi gaji
Lion Air manipulasi data gaji pegawai, ini kata Kemenaker
Hindari premi BPJS Ketenagakerjaan, Lion Air manipulasi data gaji pegawai
BPJS Ketenagakerjaan targetkan jumlah peserta 2018 meningkat 12,9 persen
Beri perlindungan, BPJS Ketenagakerjaan kirim perwakilan ke tempat pekerja migran