Tak simpan valas di Indonesia, bikin utang luar negeri bahaya
BI menyebut kelakuan swasta dan BUMN itu bikin utang luar negeri berdampak negatif pada ekonomi.
Bank Indonesia mengaku belum memprioritaskan pengelolaan utang luar negeri. Sebab, berdasarkan Undang-Undang, otoritas moneter hanya bertanggungjawab terhadap kestabilan nilai rupiah dan inflasi.
BI membenarkan bahwa besaran utang luar negeri, baik oleh pemerintah maupun swasta, harus dikendalikan karena bisa berdampak pada pelemahan Rupiah. Hanya saja, intervensi dilakukan ketika kondisi dianggap berbahaya saja.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kapan Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia mencapai USD140,2 miliar? Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 sebesar USD140,2 miliar.
-
Apa yang dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengenai redenominasi rupiah? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
-
Bagaimana Bank Indonesia memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah tetap berjalan? Bank Indonesia pun memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah atau Rp1.000 ke Rp1 masih terus berjalan. Bahkan, Bank Indonesia sudah siap dengan skenario dalam penerapan redenominasi rupiah ini.
"Kita akan kerja mati-matian kalau utang luar negeri sudah kritis. BI adalah last resort, jangan dikit-dikit masuk. Kestabilan keuangan terancam, baru berikan amunisi," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Difi A Johansyah di Bandung, Sabtu (7/12).
Difi menyatakan, selama ini bank sentral selalu disalahkan saat terjadi gejala pelemahan kurs. Padahal di masa normal banyak orang yang justru menempatkan uang ke luar negeri.
Dia pun mencontohkan aktivitas pertamina, yang sering menyimpan kelebihan valasnya di luar negeri. Itu sebabnya, pelaku usaha sektor riil diminta untuk menyadari potensi bahaya tersebut.
Berkaca dari pengalaman Orde Baru, perilaku swasta dalam mengelola valasnya yang membuat utang luar negeri jadi faktor penganggu stabilitas ekonomi. Itu sebabnya, Difi mendesak semua pihak mendukung langkah Bank Indonesia mengatur peredaran valas, agar tak ada yang dirugikan.
"Yang menimbulkan malapetaka itu justru dari sektor keuangan. Kalau kembali ke sektor riil selalu terlambat," tuturnya.
(mdk/ard)