Tak terima subsidi listrik dicabut, ini tempat aduannya
Direktur Keuangan PT PLN (Persero), Sarwono Sudarto mengatakan pemerintah membuka pengaduan subsidi listrik yang ditempatkan di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Bagi masyarakat yang merasa layak disubsidi dapat mengajukan keberatan.
Direktur Keuangan PT PLN (Persero), Sarwono Sudarto mengatakan pemerintah membuka pengaduan subsidi listrik yang ditempatkan di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Selain di Jakarta, posko pengaduan juga dibentuk di desa/kelurahan yang akan diteruskan di kecamatan.
Bagi masyarakat yang merasa layak disubsidi dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme posko tersebut. Selanjutnya, akan diverifikasi apakah termasuk masyarakat mampu atau tidak mampu berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang telah diverifikasi oleh PT PLN.
Hingga sejauh ini, per 13 Juni 2017, data dari posko terpadu mencatat adanya pengaduan sejumlah 55.080 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sudah terselesaikan 27.147, dan dalam proses verifikasi 27.933 pengaduan. Sejumlah 75 pelanggan secara sukarela mengusulkan pencabutan subsidi.
Menurutnya, pemerintah tidak menaikkan tarif listrik ke pelanggan PLN. Dia menjelaskan, kenaikan yang terjadi adalah penyesuaian tarif dasar listrik terhadap pelanggan 900 Volt Ampere (VA) yang dicabut subsidinya.
Sarwono menegaskan, pencabutan subsidi untuk pelanggan 900 VA karena mampu tapi subsidinya lebih besar dari orang miskin yang pelanggan 450 VA.
"Yang dulu saya cerita ada kos-kosan, punya mobil, ada AC segala macam, tapi waktu dia membayar itu subsidinya diberikan lebih besar daripada orang miskin. Jadi lebih besar negara memberikan subsidi kepada yang 900 VA. Padahal, dia tidak layak untuk mendapatkan subsidi. Nah ini yang diubah tahun lalu," pungkasnya.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi ke kendaraan listrik? PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan.
-
Dimana PLN ingin menyediakan akses listrik yang merata? “Ini adalah bentuk dukungan PLN terhadap program yang dirancang oleh Pemerintah. PLN ingin semua masyarakat dapat menikmati listrik, sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat," ucap Darmawan.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi energi di Indonesia? Dalam 2 tahun terakhir, PLN telah menjalankan berbagai upaya transisi energi. Di antaranya adalah membatalkan rencana pembangunan 13,3 Gigawatt (GW) pembangkit batubara, mengganti 1,1 GW pembangkit batubara dengan EBT, serta menetapkan 51,6% penambahan pembangkit berbasis EBT.
-
Kapan PLN mulai mendukung ekosistem kendaraan listrik? PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang berkembang pesat di Indonesia.
-
Apa yang dimaksud dengan energi listrik? Energi listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh pergerakan partikel bermuatan, khususnya elektron, melalui suatu penghantar atau rangkaian tertutup.
-
Bagaimana cara PLTA Kracak menyalurkan listrik? “Jadi ini listriknya disalurkan ke Bogor, yang saat itu Buitenzorg sedang butuh, terutama untuk penerangan kantor gubernur. Setelah Buitenzorg memiliki penerangan, listrik disalurkan ke Tanjung Priuk untuk operasional Trem dan perkotaan,” kata sang kreator, Jejak Siborik.
Baca juga:
Selama ini warga mampu disubsidi listrik Rp 105.000 per bulan
Dahlan menang praperadilan, Kejagung ambil alih kasus korupsi gardu
Bos PLN: Tidak ada kenaikan tarif listrik, faktanya malah turun
Trik agar bayaran listrik turun tiap bulan dari bos PLN
Jonan yakin masyarakat tak terbebani penaikan tarif listrik
Jelang Lebaran, beban listrik Jawa-Bali menurun signifikan
Pemerintah Jokowi ramai-ramai bantah kenaikan tarif listrik