Takut bangkrut seperti Yunani, JK minta Pemda tak rekrut PNS baru
"Salah satu masalah di Yunani adalah terlalu banyak pegawai, terlalu mahal membayar tunjangan," kata JK.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak lagi menambah pegawai atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru. Menurut JK sapaan akrabnya, saat ini banyak daerah mengalami defisit anggaran karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah. Sedangkan belanja Pegawai sangat tinggi.
"Banyak daerah defisit karena PAD (pendapatan asli daerah) rendah, maka daerah mulai dari sekarang harus mengurangi rencana tidak penting. Untuk jangka panjangnya, daerah jangan menambah pegawai," kata JK di Jakarta, Kamis (2/7).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Kenapa Primus Yustisio sering naik KRL? Saat ditanya alasannya, istri Primus, Jihan Fahira mengatakan kalau suaminya sering memilih KRL untuk menghindari kemacetan.Apalagi, rumah mereka memang cuma berjarak 5 menit dari stasiun.KRL jadi moda transportasi yang lebih cocok untuk aktivitas Primus sehari-hari.
JK mencontohkan masalah utang yang membelit Yunani saat ini disebabkan oleh pengeluaran rutin untuk tunjangan kesejahteraan untuk PNS yang tidak sebanding dengan pemasukan negara tersebut. JK tidak mau nantinya Indonesia bernasib sama seperti Yunani.
"Salah satu masalah di Yunani adalah terlalu banyak pegawai, terlalu mahal membayar tunjangan, pensiun dan dana dana sosial. Itu memang penting, tetapi jangan berlebihan sehingga malah menjadi beban pemerintah," jelasnya.
Di hadapan para sekretaris daerah dan perwakilan badan anggaran DPRD, JK meminta pemda benar-benar mengevaluasi anggaran prioritas daerah. "Daerah harus mengevaluasi mana prioritas, mana yang tidak. Kalau ada persoalan di APBN, pasti yang dikurangi itu jatah kementerian/lembaga, bukan dana transfer daerah yang sebagian besar untuk bayar gaji," jelasnya.
Terkait evaluasi APBD, JK mengingatkan hal itu tidak melulu terkait daya serap, melainkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. "Evaluasi itu kita tidak hanya bicara daya serap, tetapi 'impact'-nya yang sangat berbahaya kalau itu terlambat."
Dia menjelaskan dana transfer ke daerah yang selama ini dikucurkan pemerintah pusat seharusnya digunakan pembangunan infrastruktur dan perekonomian. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, penyerapan anggaran daerah dalam semester pertama tercatat mencapai 25,92 persen.
Mendagri Tjahjo Kumolo berharap pada semester kedua dapat mencapai lebih dari 50 persen. "Kami melaporkan dari data yang kami serap dan kami himpun, per tanggal 30 Juni penyelenggara anggaran pembangunan daerah mencapai 25,92 persen. Kami berharap semester kedua target Kemendagri di atas 50 persen," kata Tjahjo.
(mdk/idr)