Tanggapan Kemenhub soal aturan taksi online digugat ke MA
Jojo menjelaskan, pemerintah bisa saja mencabut dan menghilangkan aturan terkait taksi online. Akan tetapi, jika hal tersebut dilakukan maka akan terjadi banyak kekacauan di semua daerah yang telah menjadi kawasan taksi online.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo membenarkan adanya gugatan terhadap aturan anyar yang merupakan revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017. Beleid tersebut mengatur tentang tata cara Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek atau taksi online.
Pria yang akrab disapa Jojo tersebut menjelaskan aturan yang diberlakukan per tanggal 1 November 2017 mendapat gugatan di Mahkamah Agung (MA).
-
Siapa yang menggunakan layanan transportasi online di Indonesia? Berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022, layanan transportasi online digunakan oleh 80 persen populasi Indonesia.
-
Kenapa Wakil Ketua DPR meminta penyedia transportasi online untuk membuat fitur tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online. "Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,” kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Dari mana keberangkatan kereta api Lebaran di Jakarta? Pertama, keberangkatan Kereta Api (KA) lebaran dari Jakarta dilakukan dari empat stasiun, yakni Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, Stasiun Manggarai, dan Stasiun Bekasi.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diminta Wakil Ketua DPR kepada penyedia transportasi online? Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni berharap ke depan penyedia transportasi online bisa menggandeng kepolisian untuk membuat fitur tombol darurat atau emergency button.
-
Kenapa pelaku membunuh driver taksi online? "Saya tulang punggung keluarga, setelah bapak dipenjara tersangkut kasus pidana ganjal ATM di Yogya. Ibu juga bingung minta saya untuk biayai kuliah adik yang di Bandung," kata Baaghastian.
"Angkutan taksi online dengan justifikasi karena mengatur sebagian pasal yang sama, dan terhadap gugatan itu benar ada gugatan. Dan Kemenhub telah memberikan jawaban atas gugatan tersebut," kata Jojo di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Senin (20/11).
Jojo menjelaskan, pemerintah bisa saja mencabut dan menghilangkan aturan terkait taksi online. Akan tetapi, jika hal tersebut dilakukan maka akan terjadi banyak kekacauan di semua daerah yang telah menjadi kawasan taksi online.
"Pada intinya, kita menyampaikan bahwa pas keputusan MA, kan pilihan Menhub (Budi Karya Sumadi) bisa dua, bisa artinya tidak berbuat apa-apa ya sudah dicabut tidak ada aturan tentang (transportasi) online," ujarnya.
Akan tetapi, lanjutnya, fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya pertentangan yang terjadi antara taksi konvensional dengan taksi online. Hal tersebut melatarbelakangi Kementerian Perhubungan untuk menjadi regulator dan melakukan revisi terhadap aturan yang telah dibuat sebelumnya.
"Itu poin utama ya kenapa Menhub mengatur kembali karena untuk menjaga kepentingan nasional. Kedua, dalam pengaturan itu sendiri hal-hal yang menjadi konsentrasi atau pertimbangan utama dari putusan MA yang membatalkan yang lalu kan sudah diakomodir, jadi justifikasi UU No 20 tentang UMKM kesempatan berusaha untuk perorangan ataupun UMKM diakomodir dengan mereka yang pinya 1 atau 2 kendaraan tetap bisa bergabung dengan badan hukum dan bisa atas nama sendiri."
Baca juga:
Aturan taksi online digugat lagi, ini kata Kemenhub
Tak perlu punya banyak aplikasi, pesan Uber kini bisa lewat Tokopedia
Kini uji KIR bisa dilakukan melalui Agen Pemegang Merek
Grab gratiskan mitra pengemudi uji KIR selama tiga minggu awal November
Tak masuk angkutan umum, ojek online akan diatur Pemda