Tax amnesty harus didukung data akurat pemilik dana di luar negeri
"Tanpa data rekening yang akurat, penerapan kebijakan tax amnesty justru akan menjadi bumerang."
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah meminta pemerintah Jokowi-JK untuk melakukan pemetaan (mapping) terhadap data para konglomerat yang memarkir dananya di berbagai negara. Sebab, tanpa data rekening yang akurat dan tata kelola perpajakan yang efektif, penerapan kebijakan tax amnesty justru akan menjadi bumerang bagi keberhasilan realisasi target penerimaan pajak.
"Sebenarnya manfaat kebijakan pengampunan pajak ini sangat banyak buat masyarakat luas terutama bagi masyarakat miskin," ujar Said di Jakarta, Rabu (23/3).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Apa yang diusulkan oleh Indonesia sebagai tuan rumah AALCO untuk negara anggota yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang? Sebagai tuan rumah, Indonesia mengusulkan pembentukan Asset Recovery Forum bagi negara anggota AALCO yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
-
Apa kewajiban utama yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia? Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, yaitu mempertahankan kedaulatan. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagipula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. –Jenderal Soedirman
Wacana tax amnesty mencuat menyusul banyaknya orang Indonesia yang memarkir uangnya di luar negeri seperti Singapura, Hongkong, Macau dan Australia serta Papua New Guinea (PNG). Meski angka pastinya tidak disebutkan, namun jumlah uang yang disimpan di luar negeri mencapai triliunan rupiah.
Menurut Said, pengampunan pajak sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan dan pengentasan kemiskinan masyarakat kecil. Dana hasil repatriasi bisa menambah penerimaan negara guna mendorong perekonomian menjadi lebih bergairah sehingga pada gilirannya berdampak terhadap pengentasan jutaan rakyat miskin.
"Tax Amnesty ini sebagai salah satu cara menarik dana-dana itu agar masuk ke Indonesia. Bagi F-PDI Perjuangan, tax amnesty ini harus diposisikan dalam bingkai ideologis bahwa setiap warga bangga membayar pajak," tuturnya.
Politisi senior PDI Perjuangan ini yakin apabila uang tersebut kembali ke dalam negeri maka otomatis akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sekitar ratusan triliun. Dari penerimaan pajak itulah, negara ini bisa melaksanakan dan mempercepat cita-cita bangsa yaitu menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
"Saya kira, dengan dana hasil repatriasi ini, menambah amunisi pemerintah mengurai kemiskinan," terangnya.
Namun demikian ujar Said, agar penerapan tax amnesty berjalan mulus maka diperlukan beberapa instrumen yang harus diperhatikan betul pemerintah. Misalnya, soal target yang akan dicapai dengan adanya pengampunan pajak ini. Targetnya pencapaiannya harus transparan sehingga bias termonitor dengan baik.
Selain target, ujar Said, pemerintah juga menyiapkan instrument lain seperti software dan hardwarenya. Hal ini sangat penting agar memudahkan pemerintah melakukan mapping terhadap para pemilik dana WNI yang memarkir dananya di berbagai negara.
Suksesnya aturan pengampunan pajak harus didukung oleh kesadaran penuh dari warga masyarakat akan pentingnya membayar pajak. "Kalau salah satu instrumennya saja tidak dipenuhi maka tax amnesty ini tidak ada manfaatnya," ucapnya.
Pengalaman pahit dalam pelaksanaan tax amnesty pernah dialami oleh Prancis. Dua kali melakukan tax amnesty tapi gagal. Sebab, kesadaran warga negara atas kebijaksanaan tersebut sangat rendah. "Potret sebaliknya terjadi di Afrika. Negara ini justru berhasil menerapkan tax amnesty, dengan tingkat pengembalian uang dari luar negeri yang sangat banyak," tutupnya.
Baca juga:
Kejar pengesahan Tax Amnesty, Menkeu sampai datangi rumah Ketua DPR
Menkeu era SBY sebut tax amnesty bisa tingkatkan basis pajak
Ketua DPR: Tolong tax amnesty didukung agar negeri ini tak defisit
Kebijakan pengampunan pajak untuk mengampuni koruptor?
Kebijakan pengampunan pajak belum bisa kembalikan dana asing ke RI
Penerapan pengampunan pajak tingkatkan perekonomian Indonesia
Apindo: Kalau kita cinta negara, tax amnesty harus jalan