Tekan Dampak Corona, Krakatau Steel Ajukan Dana Talangan Rp3 Triliun
PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) memerlukan dana talangan sebesar USD 200 juta atau Rp3 triliun. Perseroan menyebut dana tersebut bertujuan pemberian relaksasi pembayaran konsumen KS. Besaran angka ini yang diusulkan dalam rapat antara KRAS dan Kementerian keuangan dan Kementerian BUMN.
PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) memerlukan dana talangan sebesar USD 200 juta atau Rp3 triliun. Perseroan menyebut dana tersebut bertujuan pemberian relaksasi pembayaran konsumen KS.
"Pada triwulan ke II ada penurunan signifikan sampai 60 persen daripada kondisi normal sehingga hal ini tentu menjadi kekhawatiran akan kelangsungan industri hilir dan industri pengguna baja di Indonesia. Kita mempertahankan agar tidak mati," ujar Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim, dalam Rapat Dengar PEndapat (RDP) dengan DPR, Rabu (8/8).
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Bagaimana PNM mendorong nasabah untuk saling membantu dalam usaha? Kami membangun mereka untuk saling peduli sesama temannya. Kami dorong mereka saling bersinergi dalam berusaha. Kalau ada di antara mereka yang usahanya kurang maju, maka temannya akan bantu. Minimal mereka tidak menanggung kewajiban di antara mereka yang kurang maju tadi
-
Apa yang akan dilakukan PLN di Bursa Karbon Indonesia? Pasalnya, PT PLN (Persero) akan segera melantai ke bursa karbon Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki, PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2. Hal ini merupakan bagian langkah PLN mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
"Dengan relaksasi pembayaran ke konsumen maka akan membantu dalam pemulihan industri pengguna, agar mereka bisa berputar, dan order yang mereka butuhkan bisa kita supply," lanjutnya.
Silmy menjelaskan, berdasarkan perhitungan, pihaknya membutuhkan dana kurang lebih sebesar USD 200 juta atau Rp3 triliun. Besaran angka ini yang diusulkan dalam rapat antara KRAS dan Kementerian keuangan dan Kementerian BUMN.
Sementara, mengenai skemanya dana talangan, KRAS mengusulkan pemerintah melakukan penempatan dana talangan atas nama pemerintah di giro akun. Penggunaan dana talangan itu diharapkan bisa memberikan relaksasi pembayaran kepada konsumen sehingga terjadi peningkatan penjualan KRAS 6-7 persen, dan relaksasi pembayaran ke konsumen menjadi 180 hari.
"Melalui kinerja positif dan keuangan yang kuat maka PT KRAS dapat terus mendorong industri hilir dan industri pengguna untuk menjalankan bisnis menuju kondisi normal," pungkasnya.
Pemerintah Suntik Rp52 Triliun Untuk 12 BUMN Demi Pulihkan Ekonomi
Pemerintah menggelontorkan dana Rp52,57 triliun bagi 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini untuk mempercepat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari tekanan wabah virus corona baru atau COVID-19.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan dukungan dana itu akan diberikan kepada 12 BUMN melalui berbagai skema seperti pembayaran subsidi, penyaluran bantuan sosial, hingga penyertaan modal negara (PMN).
"Pemilihan 12 BUMN ini dianggap memiliki pengaruh yang besar terhadap hajat hidup masyarakat," ujar Sri Mulyani usai rapat terbatas mengenai "Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020" seperti dikutip dari Antara, Rabu (3/6).
Pemilihan 12 BUMN ini juga dilihat dari kepemilikan aset dan kontribusi yang besar bagi sistem keuangan nasional.
Adapun rincian ke-12 BUMN itu adalah:
1. PT PLN mendapatkan dana pemerintah untuk membayar perpanjangan subsidi diskon listrik, mendapat PMN, dan kompensasi dari piutang pemerintah yang secara akumulasi mencapai Rp45,4 triliun.
2, PT Hutama Karya mendapatkan tambahan PMN Rp7,5 triliun dari sebelumnya Rp3,5 triliun, sehingga total Rp11 triliun.
3. PT KAI mendapatkan tambahan dana talangan Rp3,5 triliun.
4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) mendapatkan PMN sebesar Rp6 triliun untuk program penjaminan kredit modal kerja darurat. Selain itu, BPUI akan mendapat PMN nontunai Rp268 miliar.
5. PTPN akan mendapatkan dana talangan pinjaman modal kerja. Menkeu masih menyisir jumlah dana talangan yang akan diberikan kepada PTPN.
6. PT Permodalan Nasional Madani akan mendapatkan tambahan PMN dari Rp1 triliun menjadi Rp2,5 triliun. Tujuannya untuk penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) dan kredit mekaar dengan pinjaman di bawah Rp10 juta.
7. PT Garuda Indonesia. Skema bantuan dari pemerintah untuk BUMN ini masih dikaji oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
8. PT Krakatau Steel. Sama seperti Garuda, skema bantuannya masih dikaji Menteri BUMN.
9. PT Perumnas akan mendapatkan dana bantuan Rp659 miliar.
10. PT Pertamina akan mendapat kompensasi dari pemerintah. Menkeu belum memberikan angka pasti mengenai kompensasi tersebut.
11. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mendapatkan dukungan PMN Rp500 miliar.
12. Perum Bulog akan mendapatkan dukungan operasi untuk bantuan sosial sebesar Rp10,5 triliun.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, dana talangan bukan merupakan pemberian pemerintah kepada BUMN untuk modal kerja. Tetapi dana talangan merupakan pinjaman yang nantinya harus dikembalikan.
"Dana talangan itu bukan dikasih modal oleh pemerintah. Kalau modal itu PMN. Garuda tidak ada dapat PMN," jelas Arya.
Dia menambahkan, terkait penggunaan dana tersebut diserahkan kepada BUMN yang mendapat alokasi dana talangan. "Namanya pinjaman ya itu hak mereka mau dipakai apa kan karena bukan dana diberikan pemerintah," paparnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)