Tekan kecurangan pajak, Kemenkeu gandeng Badan Intelijen Negara
"Kami melihat banyak yang masih kadang-kadang tidak bayar pajak dengan patuh atau penagihan piutang pajak tidak mudah."
Kementerian Keuangan gandeng Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan deteksi dini persoalan menghambat penerimaan perpajakan. Dengan begitu diharapkan langkah pencegahan bisa segera diluncurkan guna mengamankan penerimaan negara.
"Tentunya nota kesepahaman ini mempererat sinergi antara dua institusi pemerintahan dalam rangka memperkuat APBN, dari sisi penerimaan. Fokusnya adalah pajak, bea dan cukai. kami sangat terima kasih BIN untuk perkuat intelejen ekonomi dan penerimaan negara," ujar Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (26/11).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan Kerajaan Pajajaran runtuh? Sejak itu, Kerajaan Pajajaran jadi mudah diserang hingga akhirnya runtuh pada 1579.
-
Kapan Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/23).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Kenapa Kerajaan Pajajaran runtuh? Akibatnya era kepemimpinan setelah Ratu Sakti, simpul kekuatan Pajajarah mulai lemah terlebih maraknya upaya serangan dari Kesultanan Banten. Benteng dan Parit Super Kokoh Pajajaran Dibangun Prabu Siliwangi Saat raja Prabu Siliwangi memimpin, modernisasi mulai digiatkan untuk keutuhan keraton.
Menurut Bambang, kegiatan intelijen bakal sangat membantu pihaknya menelisik lebih jauh permasalahan yang menghambat penerimaan negara.
"Kami melihat banyak yang masih kadang-kadang tidak bayar pajak dengan patuh atau penagihan piutang pajak dengan tidak mudah. Ini satu hal yang tentunya bisa dilakukan oleh BIN."
Kepala BIN Sutiyoso menambahkan pihaknya memiliki kewenangan untuk menyadap atau memeriksa aliran dana seseorang.
"Bank Indonesia dan perbankan semuanya wajib memberikan keterangan. Dengan cara seperti itu kecurangan itu bisa di eliminir," katanya. "Jajaran BIN itu ada di 34 provinsi. Sehingga Ditjen Pajak bisa berkolaborasi dengan BIN daerah."
Baca juga:
PT di Jakarta Utara nunggak pajak hingga ratusan miliar
Kadin harap pengampunan pajak bukan perangkap
KKP bakal hitung ulang tarif pungutan hasil tangkap nelayan
Dirjen Pajak sebut PT Pelindo II tidak ada kesalahan dalam pajak
16 November-31 Desember, sanksi telat bayar pajak kendaraan dihapus