Terima kunjungan Standard & Poor's, ini yang dibahas Presiden Jokowi

Saat ini Indonesia belum mendapatkan peringkat investment grade dari Standard & Poor's.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan delegasi Standard & Poor's di Istana Negara. Kunjungan berkala ‎setiap tahun ini dalam rangka mereview peringkat investasi di Indonesia.

"Untuk melakukan review terhadap rating investment di Indonesia, khususnya investment dalam konteks portfolio," kata Menteri Bambang Brodjonegoro dalam Konferensi Pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (10/5).

‎Menteri Bambang menjelaskan saat ini Indonesia belum mendapatkan peringkat investment grade dari Standard & Poor's. Posisinya, kata dia, masih BB+ dengan positive outlook.

"Tahun ini, mereka ingin lihat dan mendalami apakah kita sudah melakukan perbaikan di dalam berbagai bidang, baik pengelolaan ekonomi, pengelolaan keuangan negara, maupun hubungan antara pemerintah pusat dan daerah," sambung dia.

Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam, Presiden Jokowi menekankan tiga hal. ‎Pertama, presiden menekankan bahwa yang menjadi fokus saat ini adalah bagaimana mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, baik yang berasal dari pembiayaan APBN maupun dari BUMN dan swasta.

"Presiden juga menyampaikan proyek-proyek yang sudah lama mangkrak dan tidak ada progress, tetapi dalam masa pemerintahan ini, dalam waktu singkat telah berhasil diselesaikan. Contoh, Waduk Jatigede dan Tol Transjava," jelasnya.

Terhadap proyek yang masih dalam proses pembangunan, nantinya akan dipantau secara langsung ke lapangan untuk memastikan proyek berjalan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan atau aspek yang dibutuhkan.

Kedua, presiden menekankan bahwa Indonesia sangat mendorong untuk menarik investasi, baik dalam negeri atau luar negeri. Paket ekonomi yang sudah dikeluarkan sejak pertengahan tahun lalu salah satunya juga ditujukan untuk memperbaiki iklim usaha. Dari pemangkasan jumlah izin, memangkas jumlah hari dalam proses perizinan, dan memberikan fasilitas atau insentif untuk investasi itu sendiri.

Ketiga, presiden menekankan pada reformasi. Dalam hal ini lebih fokus pada pengendalian inflasi, penanggulan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja dan kesenjangan ekonomi.

"Intinya, Indonesia adalah salah satu emerging economy yang commited kepada reform," tandasnya.

Berikut nama-nama Delegasi Standard & Poor's Rating Services yang menemui Presiden Jokowi:

1. Mr. Guy Deslondes, Managing Director, Global Head of Sovereigns & International Public Finance;
2. Mrs. Anna Hughes, Managing Director and Lead Analytical Manager, Sovereign Ratings;
3. Mr. Kyran Curry, Director, Sovereigns and International Public Finance;
4. Mr. Yeefarn Phua, Associate Director, Sovereign & International Public Finance Ratings;
5. Mr. Scott Wong, Director, Public Sector & Development Organizations, Corporate & Institutional Client, ASEAN, Standard Chartered Bank;
6. Mr. Vincent Conti, Economist, Asia-Pacific, S & P Global Ratings.

Baca juga:
BKPM: Investor Aussie nilai regulasi di Indonesia tak konsisten
Tingkatkan investasi, Jokowi mau bangun pusat promosi di Beijing
Indonesia tawarkan 9 proyek infrastruktur ke China
BKPM ungkap Selandia Baru minat investasi peternakan sapi di Papua
Presiden Jokowi: Dulu urus izin usaha butuh 6 bulan, sekarang 3 jam
Produsen susu terbesar Selandia Baru jadikan RI basis produksi
Sulap Lembah Harau seperti Singapura, Pemda Sumbar butuh Rp 363 M