Terjaring OTT KPK, Harta Kekayaan Bupati Meranti Capai Rp4,7 Miliar
Dengan penangkapan ini, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Muhammad Adil dan mereka yang turut diamankan bersama Adil.
Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (6/4) malam. Dalam OTT tersebut, KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai.
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyampaikan, nilai uang tunai yang diamankan dalam operasi senyap tersebut masih dalam proses penghitungan. Namun, besar kecilnya nilai uang yang diamankan dalam operasi senyap tidak terlalu penting dalam pembuktian unsur korupsi.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
"Jumlahnya masih terus dihitung dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang diamankan. Sebagai pemahaman bersama, mengenai jumlah uang besar atau pun kecil itu bukan utama dalam pembuktian unsur korupsi," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (7/4).
Dengan penangkapan ini, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Muhammad Adil dan mereka yang turut diamankan bersama Adil.
"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," kata Ali.
Lantas berapa nilai kekayaan Bupati Meranti Muhammad Adil?
Melansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Jumat (7/4), nilai kekayaan Muhammad Adil tercatat mencapai Rp4.785.577.310 atau Rp4,78 miliar. Harta itu dilaporkannya pada 29 Maret 2022.
Kekayaan politikus PDIP tersebut didominasi oleh aset tanah dan bangunan senilai Rp4.367.400.000. Tercatat, dia memiliki 74 bidang tanah dan bangunan yang mayoritas tersebar di Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Kampar, hingga Pekanbaru.
Selain itu, Muhammad Adil juga mencatatkan kepemilikan pada aset berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp174.000.000 dari hasil sendiri. Rinciannya motor Honda 2014 senilai Rp8 juta, motor Honda 2015 senilai Rp9 juta, motor Honda 2018 senilai Rp12 juta, motor Kawasaki 2007 senilai Rp25 juta, dan mobil Honda Brio 2015 senilai Rp120 juta.
Kemudian, kepemilikan kas dan setara kas Rp244.177.310. Dalam laporan e-lhkpn, Muhammad Adil juga tidak tercatat memiliki utang. Dengan ini total kekayaannya mencapai Rp4.785.577.310
(mdk/idr)