Ternyata Ini Penyebab Satu Proyek Nasional BUMN Tak Terealisasi di Akhir Jabatan Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimis dari 88 proyek strategis BUMN akan rampung sebanyak 87 proyek hingga akhir masa jabatannya di Oktober 2024.

Sementara ada satu proyek yang diyakini belum rampung.

Erick menjelaskan, satu proyek yang belum selesai itu disebabkan dinamika yang cukup sulit untuk menyelesaikannya di tahun terakhir jabatannya saat ini.

"Alhamdulillah dari target daripada 88 project, Insya Allah 87 jadi. Mungkin satu yang meleset, karena bukan karena ini karena situasi yang terjadi dinamika, tapi nanti saya laporkan mungkin di ujung bulan Oktober saja," 

kata Erick kepada media di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (5/5).

Kendati begitu, hingga saat ini masih ada 6 proyek strategis BUMN yang belum rampung. 

Dia menegaskan selama enam bulan ke depan akan segera menyelesaikannya dan yakin 87 proyek itu akan diselesaikan dari 88 proyek keseluruhan.

"Jadi dari 88 proyek itu sudah 82 yang selesai. Masih ada enam, tapi ada satu yang cukup sulit untuk diselesaikan,"

bebernya.

Apabila 87 proyek ini terselesaikan, artinya 99 persen dari kinerja BUMN akan tuntas dipenghujung masa jabatannya. 

Erick bilang transformasi pemetaan yang didorong BUMN ke depan bisa terus efektif dan mampu bersaing dan menjadi benteng ekonomi nasional.

"Kalau 88 ini 87 tercapai, saya rasa hampir 99 persen. Nah ini bisa terjadi apa? Karena ini semua. seluruh karyawan BUMN dan keluarganya mendukung," 

ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Erick juga menyampaikan beberapa masalah yang timbul di masa jabatannya.

Erick menyebut sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN, tidak ada data-data yang lengkap mengenai BUMN yang akan ia kelola. 

Sehingga saat dia memimpin, banyak kasus-kasus korupsi pada perusahaan pelat merah itu.

"Tidak seperti ketika saya masuk kita masih tidak tahu nih berapa PMN (Penyertaan Modal Negara) berapa apa sehingga kalau kita lihat di tahun 2021 terjadi ledakan PMN salah satu yang tidak diproyeksi waktu itu untuk infrastruktur, yang di mana pinjaman jangka pendek dilakukan proyek jangka panjang," kata Erick.

Misalnya, sebut Erick, kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya yang ternyata gagal membayar dana nasabahnya.

Ditambah lagi korupsi yang terjadi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) perseroan yang mengelola asuransi untuk anggota TNI/Polri.

"Belum lagi tadi ya intervensi yang kita lakukan dengan kasus-kasus korupsi seperti Jiwasraya, ASABRI itu juga tidak pernah di planning dan itu problem dari 2006," terang Erick.

Kendati demikian, Erick tidak bermaksud menyalahkan kepemimpinan menteri BUMN terdahulu. 

Ia bilang renungan bagi para pemimpin BUMN selanjutnya yang akan mengemban amanat.

Oleh karena itu pihaknya, menyiapkan blueprint guna untuk mempersiapkan jangka panjang transformasi proyek-proyek BUMN di masa depan.

"Nah saya buat statement ini bukan menyalakan siapa-siapa tapi itu introspeksi dari kita bagaimana kita harus lebih baik lagi," tutup Erick.