Ternyata, Investasi di IKN Baru Mencapai Rp58,4 Trilun dalam 4 Tahun
Pembangunan dari delapan peletakan batu pertama yang dilaksanakan sepanjang 2020 hingga 2024 yang kini operasional.
Hutama Karya memperoleh kontrak pembangunan gedung dan kawasan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian di Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara senilai Rp 766 miliar. (Dok Hutama Karya)
(©@ 2023 merdeka.com)Investasi di Ibu Kota Nusantara atau ibu kota baru Indonesia yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yakni di Kecamatan Sepaku, sepanjang delapan rangkaian peletakan batu pertama (groundbreaking) tercatat mencapai Rp58,4 triliun.
"Proyek dari delapan peletakan batu pertama sudah dilaksanakan dengan beberapa di antaranya sudah operasional," ujar Staf Khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, dikutip dari Antara, Rabu (18/12).
"Total investasi proyek dari delapan peletakan batu pertama itu capai Rp58,4 triliun," katanya pula.
Pembangunan dari delapan peletakan batu pertama yang dilaksanakan sepanjang 2020 hingga 2024 yang kini operasional, antara lain Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Hermina dan Hotel Nusantara.
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kota Nusantara kerja sama Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Sembcorp Singapore, yang mampu menyuplai listrik terbarukan 10 megawatt (MW) juga telah operasional.
Sampai saat ini kemajuan pembangunan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai 61,7 persen, ujar dia, dari 109 paket proyek dengan kontrak kerja antara 2020 hingga 2024.
OIKN memprioritaskan pembangunan fasilitas mendukung tiga pilar utama pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif, ia menimpali lagi, untuk memastikan Kota Nusantara berfungsi secara penuh sebagai ibu kota negara.
Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan
Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara terus menunjukkan kemajuan signifikan, infrastruktur untuk sektor eksekutif di KIPP hampir rampung dan diperkirakan siap operasional pada 2025.
"Fasilitas itu akan dukung pemindahan aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan secara bertahap," katanya lagi.
Pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif, antara lain meliputi gedung DPR, MPR dan DPD, serta gedung Mahkamah Agung dan lembaga hukum lainnya bakal dilaksanakan memastikan keberlanjutan pemerintahan di Kota Nusantara.
Pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif tersebut ditargetkan rampung pada 2028, bersamaan dengan upaya menjadikan Kota Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia yang sepenuhnya fungsional, demikian Troy Pantouw.